Dr Mawartih Meninggal, IDI Minta Jaminan Keamanan di Daerah Konflik

JawaPos.com - Dunia kesehatan Indonesia dirundung duka. Dr Mawartih Susanti, dokter spesialis paru meninggal dunia dalam masa pengabdiannya di RSUD Nabire pekan lalu. Atas hal itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengimbau segenap anggota IDI untuk mengenakan pita hitam di lengan kanan.  Penggunaan pita hitam di lengan kanan ini dimulai sejak pemakaman almarhumah Dr Mawarti pada Senin, 13-15 Maret 2023.

Ketua Umum PB IDI, Dr Moh. Adib Khumaidi mengatakan sangat mengagumi jejak pengabdian Dr Mawartih Susanti yang terus mengabdikan dirinya untuk dunia kesehatan di Tanah Air. Sejak lulus Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004, dirinya mengabdi PTT (Pegawai Tidak Tetap) di dua tempat, yaitu di Wilayah Kalimantan Tengah dan kemudian PTT di Tolikara, Papua.

Baru selesai pendidikan Spesialis Paru di Universitas Airlangga Surabaya, Dr Marwatih memilih Nabire sebagai tempat pengadian hingga akhir hayatnya pada 9 Maret 2023 lalu. Pengabdian Dr Marwatih, kata Adib, penting lantaran berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dari sekitar 1.424 dokter spesialis paru di seluruh Indonesia, hanya ada kurang lebih 50 Dokter Spesialis Paru untuk Indonesia Timur.

Padahal, kebutuhan dokter spesialis paru sangat dibutuhkan utamanya daerah-daerah seperti Nabire. Namun, kendala seperti jaminan keamanan dan keselamatan, infrastruktur akses yang tidak memadai menjadi kendala bagi para dokter spesialis untuk bertugas secara maksimal.

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik. Hal ini perlu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.

“Salah satu kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah terpencil dan wilayah konflik," kata Adib dalam keterangan resminya, Senin (13/2).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur akses baik menuju antardesa antardaerah maupun menuju fasilitas kesehatan. Sehingga, baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dengan lebih baik.

"PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia," tegas Adib.

"Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah,” sambungnya.

Adib mewakili PB IDI dan segenap anggota IDI menyampaikan duka cita mendalam untuk keluarga almarhumah, dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi.