60 Persen Belanja Iklan Media Massa Diambil Platform Asing

JawaPos.com - Situasi media di Indonesia yang tidak baik-baik saja sebagaimana diungkap Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tergambar dengan kondisi bisnis media di Tanah Air. Salah satu pemicunya adalah sulitnya mendapatkan "kue" iklan yang notabene sebagai "nadi" keberlangsungan perusahaan pers itu sendiri.

Hal itu terlihat dari belanja iklan. Presiden menyebut bahwa belanja iklan media massa di Indonesia sebanyak 60 persen diambil oleh platform asing. "Saya mendengarkan, banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan (media massa) telah diambil, media digital terutama, platform-platform asing," ujar Jokowi di GOR Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deliserdang, Kamis (9/2).

Dilansir Sumut Pos, Jokowi menilai lebih dari separo belanja iklan diambil oleh media digital dan platform asing berpengaruh terhadap kelangsungan keuangan perusahaan media massa dan keberadaan media massa arus utama di Indonesia. Kondisi itu pun menjadi tantangan berat ke depan bagi media massa.

"Ini sedih loh kita, tadi malam saat makan durian. Beberapa tokoh insan press bicara mengenai ini,” sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Maka dari itu, kini Kemenkominfo sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kerja sama platfrom digital dengan pres jurnalis berkualitas. Kemudian, ada usul yang lain rancangan Perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalis berkualitas.

Perpres itu sebagai upaya untuk menjawab bahwa Pemerintah hadir dalam membantu kelangsungan media arus utama. Di Tanah Air, media arus utama harus tetap eksis menyajikan pemberitaan aktual sesuai fakta-fakta sebenarnya kepada masyarakat.

Konkretnya, Jokowi menginstruksi jajaran Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta untuk dapat mendukung kelangsungan media massa di tanah air ke depan.

“Saya meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah pusat, daerah, BUMN, Perusahaan swasta, swadaya masyarakat untuk mendukung arus media utama,” kata Jokowi.

Dalam suasana seperti ini, Jokowi mengharapkan media mainstream justru sangat dibutuhkan, untuk menjernihkan informasi disampaikan kepada masyarakat secara luas.

“Sangat penting menjadi clearing house information. Menyajikan informasi terverifikasi dan menjalankan peran memberikan harapan kepada kita utamanya,” ujar Jokowi.