Prabowo Diminta Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Bekas dari Austria

JawaPos.com - Imparsial meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur jenis Eurofighter, dari Kementerian Pertahanan Austria. Pasalnya pesawat tempur tersebut bukan barang baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria.

"Imparsial memandang bahwa ide pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang," kata Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Al Araf menilai, ide pembelian pesawat tempur bekas tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, dimana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Bahkan, yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan.

Al Araf mengharapkan, pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan. Upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, lanjut Al Araf, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia. Namun demikian, penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.

"Hal ini penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," cetusnya.

Imparsial, kata Al Araf, juga memandang bahwa rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti. Transparency International dalam survei ‘Government Defence Anti-Corruption Index 2015’ menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dalam survei tersebut, risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan nilai D, setara dengan negara-negara seperti Namibia, Kenya dan Bangladesh. Terlebih, pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria sendiri.

Pada 2017, Pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke Pengadilan Munich, Jerman, atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria. Pemerintah Austria menyatakan terdapat kerugian sebesar USD 1,7 juta dari total kontrak pembelian sebesar USD 2,4 milliar.

"Kasus ini berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar USD 99 juta. Tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di Pengadilan Austria," beber Al Araf.

Oleh karena itu, Al Araf mengharapkan, pengadaan alutsista harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam hal ini, pengadaan alutsista baru hendaknya lebih dipertimbangkan dengan dibarengi mekanisme offset atau transfer teknologi.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harus fokus pada kemandirian industri pertahanan sehingga pengadaan alutsista harusnya memprioritaskan pembelian dari dalam negeri," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo dikabarkan membeli 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Hal itu diketahui dari surat yang beredar di publik.

Dalam surat itu, Prabowo mengajukan pertemuam bilateral dengan Austria. Ia berniat memborong 15 pesawat guna menambah kekuatan TNI AU.

"Dalam rangka memodernisasi Angkatan Udara Indonesia (TNI AU), saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia," kata Prabowo.