IPK Tak Naik Signifikan, Ini Fokus Sujanarko jika Jadi Pimpinan KPK

JawaPos.com - Peserta seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V, Sujanarko menyampaikan langkahnya jika memegang tampuk pimpinan lembaga antirasuah. Ia ingin memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada periode ini tidak mengalami peningkatan signifikan.

Koko sapaan akrab Sujanarko merupakan salah satu pegawai internal KPK yang mencalonkan diri sebagai capim KPK periode 2019-2023. "Empat tahun ini kita hanya naik satu poin loh. Itu bukan budaya KPK. Karena biasanya satu periode naik empat sampai lima poin," kata Sujanarko kepada JawaPos.com, Senin (22/7).

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK ini menuturkan, dari segi prestasi, penanganan korupsi KPK terbilang menurun. Menurutnya, penyerangan kepada sejumlah pegawai dan pimpinan KPK juga mempengaruhi.

Hal ini yang membuat Sujanarko terketuk untuk memegang tampuk pimpinan KPK periode 2019-2023. Adanya penyerangan terhadap pegawai KPK, menurutnya, perlu ditangani secara maksimal.

"KPK perlu di-assessment total, assessment internal. Kira-kira kasus Borobudur, kasus Novel, kasus Kalimantan itu ada problem internal enggak? Ada. Kalau ditanya sekarang tahu enggak problemnya, cara utama di internal salah satunya cara berkomunikasi. Setiap pegawai harus bisa berkomunikasi dengan bahagia," ucap Koko.

KPK yang mempunyai 1.500 pegawai, kata Koko, harus bisa melakukan peningkatan kapasitas pegawai atau sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan kemampuan setiap pegawai sesuai bidangnya.

"Karena dalam UU pegawai KPK disebut pegawai yang ahli di bidangnya," ujar Koko.

Selain itu, Koko berniat untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai anggota hingga tingkat bawah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PANRB, Polri, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah dominasi KPK. Melainkan kontribusi dari semua elemen berkepentingan.

Oleh karena itu, Koko pun meminta Pansel untuk bisa memilih capim KPK yang mempunyai integritas tinggi untuk bisa menyukseskan isu antikorupsi di Indonesia. Terlebih, kini masif isu banyak lembaga penegak hukum yang ingin duduk di kursi pimpinan KPK.

"Pansel harus pintar memilih, para calon pimpinan dari lembaga lain kalau mereka dulunya integritasnya enggak bagus, perlu dikritisi," tegas Koko.