KPK Setorkan Uang Denda Rp 500 Juta dari Juliari Peter Batubara

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan pidana denda senilai Rp 500 juta dari terpidana Juliari Peter Batubara. Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara.

"Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari Terpidana Juliari P Batubara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/9).

Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, lanjut Ali, Jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti kepada Juliari Peter Batubara. Karena, Juliari dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 14.597.450.000.

Sebagaimana diketahui, Juliari Peter Batubara terbukti secara sah menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Penerimaan suap itu, dilakukan Juliari denhan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.

Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.

Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.