Penularan Covid-19 Naik, Pengurus Kadin Daerah Minta Munas Ditunda

JawaPos.com - Gelombang kasus Covid-19 terus menanjak tajam. Kamis (17/6), terjadi penambahan kasus baru tertinggi sebanyak 12.624 dalam sehari. Jumlah kasus 2 juta sudah di depan mata. Beberapa daerah juga sudah dinyatakan sebagai zona merah.

Dengan kondisi ini, beberapa pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah khawatir pelaksanaan Munas VIII Kadin di Kendari pada 30 Juni nanti malah membuat kasus Covid-19 semakin tinggi lagi. Atas hal itu, mereka pun ramai-ramai mengirim surat ke Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan Munas tersebut.

Yang sudah mengirimkan surat secara resmi antara lain Kadin Jawa Timur, Kadin Bali, Kadin Nusa Tenggara Barat, dan Kadin Riau. Yang lainnya ikut menyampaikan secara lisan.

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, jajaran Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat, melalui rapat, sepakat meminta Munas Kadin di Kendari ditunda.

"Covid-19 meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin membantu pemerintah melalui vaksin Gotong Royong," tegas Cucu dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (18/6).

Sementara itu, Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengaku segera membuat surat resmi ke panitia untuk meminta penundaan Munas Kadin.

"Penundaan itu kami pandang sebagai langkah Kadin membantu pemerintah, untuk mengendalikan penyebaran Covid. Kadin harus mendukung dan melaksanakan program pemerintah," kata Muhalim.

Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Yuria Putra Tubarad menyatakan hal senada. "Saran saya lebih baik Munas Kadin di Kendari ditunda sampai tren Covid menurun. Kita ikuti imbauan Pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kerumunan," papar Yuria.

Ketua Kadin Papua Barat Imanuel Yenu menegaskan, anggota Kadin harus menjalankan imbauan Pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. "Karena itu, sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan Munas, yang berpotensi membuat kerumunan," ucapnya.