Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Hentikan Pembahasan Alpalhankam

JawaPos.com – Rancangan peraturan presiden (raperpres) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang bocor ke publik mendapat sorotan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka mendesak pembahasan raperpres itu dihentikan.

Julius Ibrani, salah seorang perwakilan koalisi, menyatakan bahwa rencana yang disusun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lewat raperpres tersebut berpotensi menjadi beban bagi masyarakat. ”Dan mencederai hati masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi akibat pandemi,” terang dia kemarin (4/6).

Nilai uang yang mencapai Rp 1,7 kuadriliun dianggap sangat besar oleh koalisi. Bahkan terlampau besar. Terlebih, uang sebanyak itu rencananya diambil dari pinjaman luar negeri yang berarti akan menambah utang negara. Berdasar data yang mereka punya, sampai Maret tahun ini, jumlah total utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka Rp 6.445,07 triliun.

Bila ditambah lagi dengan pinjaman luar negeri yang muncul dalam raperpres alpalhankam, utang negara dari pinjaman luar negeri akan bertambah signifikan. Mereka menilai bahwa pandangan Kemenhan yang menyebut skema pinjaman luar negeri itu tidak akan membebani negara atau APBN sangat keliru. ”Merupakan sikap yang sesat pikir, berpotensi menimbulkan masalah, serta tidak jelas,” tegas Julius.

Untuk itu, pria yang aktif di PBHI bersama rekan-rekannya di koalasi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan tersebut menolak rencana yang muncul dalam raperpres alpalhankam. Tidak hanya meminta pemerintah menghentikan segala proses terkait dengan raperpres itu, mereka juga mendesak pemerintah melanjutkan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI melalui skema pemenuhan minimum essential force (MEF) yang berjalan sejak 2009.

Baca juga: Janji Menhan Prabowo: Perkuat SDM Prajurit TNI dan Tambah Alutsista

Koalisi menyadari dan sepakat bahwa modernisasi alutsista TNI perlu dilakukan. Meski demikian, mereka menolak upaya itu dilakukan lewat skema yang sudah muncul dalam raperpres alpalhankam. Sebab, mereka menilai skema itu berpotensi memunculkan banyak persoalan.

Hussein Ahmad dari Imparsial menyatakan bahwa perlu juga dievalusi pemenuhan MEF yang berjalan selama ini. Menurut dia, itu juga penting untuk menemukan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengadaan alutsista TNI. ”Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit secara khusus seluruh pengadaan alutsista yang dilakukan melalui skema MEF selama ini,” ungkap dia. Evaluasi itu termasuk pengadaan pada MEF di era Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan sebelumnya.