Ketua MPR: Harusnya TVRI Sejajar dengan BBC

JawaPos.com - Polemik pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) menuai sonoran banyak pihak. Salah satunya Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Politikus yang biasa disapa Bamsoet itu, berharap polemik yang terjadi di tubuh TVRI bisa segera mereda. Ia meminta Jajaran Direksi TVRI dan Dewas perlu duduk bersama membangun kesepahaman. Sehingga kinerja TVRI yang dua tahun ini sudah bergerak bagus, tak kembali menurun.

"Polemik ini jangan sampai mengganggu kinerja karyawan TVRI yang mencapai empat ribu lebih,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan karyawan TVRI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut Bamsoet, sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki tagline Media Pemersatu Bangsa, TVRI harusnya bisa membuktikan persatuan di internalnya terlebih dahulu. Kejadian tidak harmonisnya Direksi dengan Dewas bukan kali ini saja terjadi. Kejadian yang sudah berulang kali ini tak boleh menjadi kebiasaan," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan karyawan TVRI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan perwakilan karyawan TVRI yang hadir antara lain Koordinator Penyiar Imam Priyono, Kabid PPSLLU Rika Damayanti, Kabid PPNB Tuty Purwaningsih, dan Kasie Berita Agil Samal.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi penengah polemik yang terjadi di TVRI.

Di tengah stabilnya situasi politik dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, jangan sampai justru terganggu akibat polemik di LPP itu. Padahal, TVRI harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sejajar dengan media besar lainnya seperti Jepang yang memiliki NHK, Korea dengan Arirang dan KBS World, China dengan CCTV International, Australia dengan Australia Network, dan Inggris dengan BBC International.

“Untuk menuju kesana, perlu kerjasama erat antar berbagai pihak. Komisi I DPR RI yang bertugas memilih Dewas TVRI, dan kemudian Dewas memilih Direksi TVRI. Proses seleksi berjenjang ini harusnya bisa melahirkan kerjasama dan meredam potensi konflik," tegas Bamsoet.

Ia juga menekankan, kalaupun ada permasalahan yang terjadi, seyogyanya baik Direksi maupun Dewas TVRI mengembalikannya kepada peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada tindakan yang berlebihan antar keduanya, sehingga memancing ketidaknyamanan di internal karyawan sendiri.

"Jangan sampai akibat tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Direksi dengan Dewas, karyawanlah yang menjadi korban. Lebih jauh lagi, malah Indonesia yang menjadi korban, karena ketidakmampun kita membesarkan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara," pungkasnya.