Karnaval Pelantikan Presiden Batal, Demo Dipersilakan

JawaPos.com – Rencana karnaval budaya untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) dibatalkan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (16/10).

Moeldoko mengatakan, presiden mengapresiasi rencana relawan menggelar karnaval. Namun, presiden menghendaki perayaan yang lebih sederhana dan khidmat. ”Karena presiden inginkan sudah jalan saja sederhana, tetap khidmat. Tak perlu ada euforia,” ujarnya.

Moeldoko menambahkan, perayaan yang berlebihan dinilai tidak relevan dengan berbagai masalah dan tantangan yang menanti di periode kedua pemerintahan. ”Intinya, presiden sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia,” imbuhnya.

Apakah pembatalan terkait dengan situasi keamanan? Mantan panglima TNI itu membantah. Dia menegaskan, pembatalan itu sepenuhnya mempertimbangkan keinginan presiden yang tidak menghendaki perayaan berlebihan. ”Kalau di daerah ada syukuran dipersilakan. Nggak apa-apa, boleh saja. Kalau di istana, hanya ada berdoa bersama,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi menerima keputusan itu. Dia menjelaskan, sebetulnya pihaknya sudah mempersiapkan acara sejak jauh hari. Mulai pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia, hingga berbagai acara lain. ”Dengan berat hati kita tiadakan,” ujarnya. Budi menambahkan, pihaknya bisa memahami semangat yang coba diusung Jokowi.

Ketua Panitia Pelaksana Andi Gani Nena Wea menambahkan, pembatalan acara hanya di Jakarta. Sedangkan di daerah-daerah acara akan tetap berjalan. Acara bakal berlangsung di Jogjakarta, Surabaya, dan Kuningan.

Meski acara di Jakarta dibatalkan, menurut Gani, relawan akan tetap hadir. Bukan hanya dari daerah, tetapi juga dari luar negeri. ”Kami akan sambut presiden saat pulang ke istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa dirinya tidak melarang mahasiswa ataupun masyarakat yang merencanakan aksi demonstrasi di hari pelantikan. Dia menilai demonstrasi merupakan hak warga negara. ”Namanya demo dijamin konstitusi,” katanya. Dia juga menegaskan tidak pernah meminta aparat untuk melarang demo.

Meski unjuk rasa diperbolehkan, Moeldoko berharap mahasiswa dan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak aksi pada momen tersebut. Dia khawatir, keberadaan demonstrasi akan mengurangi kekhidmatan acara pelantikan. ”Secara konstitusi nggak ada yang melarang demo, cuma saya mengimbau teman mahasiswa agar bisa menahan diri,” ucapnya.