Pemerintah Perkuat Pasukan Darat Pemadaman Karhutla

JawaPos.com - Meluasnya dampak karhutla membuat pemerintah mengambil langkah strategis. Yakni, pemadaman, penindakan hukum, serta pencegahan. Itu dilakukan lantaran titik api maupun sebaran asap kian luas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumpulkan sejumlah pejabat terkait kemarin (13/9). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati turut hadir.

Wiranto mengungkapkan, hasil rapat memutuskan untuk memperkuat pasukan darat berikut alat pemadamnya.

Terkait penegakan hukum, dia tegas menyampaikan bahwa proses hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu. ”Tidak ada kompromi dengan para pembakar (lahan) itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, perintah presiden untuk mencopot pejabat setingkat Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem, serta Dandim akan dilakukan apabila mereka tidak bisa menjalankan tugas.

”Pada saat nanti penanggulangan hutan dan lahan ini gagal di suatu tempat, Kapolda, Pangdam dicopot atau diganti. Tetapi, gubernur, wali kota, bupati tidak bisa karena bukan kewenangan presiden,” ucapnya.