Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Begini Reaksi Pemuda Muhammadiyah

JawaPos.com - Dilantiknya Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat terus untuk menggantikan Gubernur Jabar 2013-2018, Ahmad Heryawan terus menuai polemik. Menanggapi perihal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pelantikan tersebut tidak mendapatkan restu dari Kapolri dan Menkopolhukam. Karena, beberapa waktu lalu mereka sepakat untuk membatalkan kebijakan tersebut.

"Kok sekarang tiba-tiba muncul lagi dan dilantik. Bagi saya aneh, ini pemerintahan ada yang memimpin tidak sih? Kok bisa Menko bilang apa, Mendagri bikin kebijakan apa, nanti Presiden ngomong beda lagi," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/6).

Dahnil menegaskan, dilantiknya Iwan tidak memiliki pijakan yang kuat dan akan memunculkan spekulasi politis. Dikarenakan, tidak sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 Pasal 28 ayat 3 Tentang Kepolisian, mengingat, Iwan beradal dari perwira kepolisian yang masih aktif.

"UU tersebut menyatakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," tuturnya.

Karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada, Dahnil pun menginginkan agar Iwan bisa mematuhi UU yang berlaku jika memang tetap ingin menududuki posisi tersebut.

"Bila Pak Iwan Bule tidak mundur berarti melanggar UU. Oleh sebab itu penting Kapolri menolak permintaan Mendagri," tukasnya.

Namun, berbeda dengan Dahnil, Wakil Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji justru menyatakan penunjukkan Iwan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat tidak masalah. 

"Setidaknya ada tiga undang-undang yang harus jadi acuan yaitu UU Pemda, UU ASN dan UU Kepolisian Negara RI. Kemendagri harus menjelaskan apakah penunjukan tersebut telah sesuai dengan UU tersebut," jelasnya.

Selain itu, Sarmuji juga menuturkan agar sikap pihak Polri harus secara netral jelang Pilkada, meskipun Iwan Bule berasal dari latar belakang kepolisian.

"Polri harus membuktikan kekhawatiran masyarakat bahwa Polri ikut bermain dalam Pilkada adalah tidak benar. Polri harus netral, Jangan sampai wasit ikut menjadi pemain, nanti bisa kacau permainan," tutupnya.