alexametrics

Pelantikan Presiden-Wapres, Jokowi-Ma’ruf Pakai Mobil Dinas Lama

18 Oktober 2019, 10:22:53 WIB

JawaPos.com – Deretan mobil mewah terparkir di halaman belakang istana kepresidenan Jakarta kemarin (17/10). Yakni, Mercedes-Benz tipe S450 dan E300.

Kendaraan tersebut dipersiapkan untuk menyambut tamu negara yang menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, istana menyiapkan 18 mobil. Perinciannya, 11 unit Mercedes-Benz S450 diperuntukkan kepala negara dan 7 unit tipe E300 digunakan utusan negara sahabat. Meski mobil sewaan, kata Heru, 18 mobil itu didatangkan dalam kondisi baru.

”Menyewa, tapi persyaratannya adalah kami minta yang baru. Yang memang benar-benar baru dari pabrik,” jelasnya. Tarif sewa 18 mobil mewah tersebut selama empat hari mencapai Rp 1 miliar.

Heru menjelaskan, pemilihan mobil itu didasarkan pada pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Selain 18 mobil Mercy, ada mobil lain yang disiapkan sebagai pelengkap rangkaian. Di antaranya, Mercy tipe E250 sebanyak 4 unit, tipe E200 (10 unit), Toyota Alphard (18 unit), Camry (9 unit), dan Fortuner (27 unit).

Sejauh ini beberapa kepala negara mengonfirmasi akan hadir pada hari pelantikan presiden-wakil presiden. Di antaranya, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, dan Myanmar. Ada juga wakil presiden Vietnam dan Tiongkok. Kemudian, negara yang mengirim utusan, antara lain, Thailand, Amerika Serikat, dan Laos.

Selain kendaraan, pemerintah menyiapkan penginapan berstandar VIP untuk para tamu negara. Tepatnya di hotel-hotel di kawasan Senayan.

Bagaimana dengan presiden dan wakil presiden baru? Heru mengungkapkan bahwa Joko Widodo dan Ma’ruf Amin bakal menggunakan mobil dinas presiden yang lama. Sebab, mobil baru yang dipesan belum siap. Rencananya, mobil anyar presiden dan wapres tersedia pada akhir tahun mendatang.

Imbau Tak Ada Demo

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau personel gabungan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). (HARITSAH ALMUDATSIR/ JAWA POS)

TNI dan Polri mati-matian mengamankan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu mendatang (20/10). Selain menyiagakan 30 ribu personel gabungan, aparat tidak ingin kecolongan dengan mengantisipasi sekecil apa pun informasi, khususnya dari intelijen.

”Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat apel gelar pasukan di Monumen Nasional, Jakarta, kemarin (17/10).

Untuk memastikan agenda kenegaraan tersebut aman, Hadi menyebut seluruh pasukan dibagi dalam tiga lapis: ring satu, dua, dan tiga. Seluruhnya ekstraketat.

Orang nomor satu di tubuh institusi militer tanah air itu memang tidak memerinci teknis pengamanan dari setiap ring. Namun, TNI dan Polri berbagi tugas. ”Ring satu di bawah tanggung jawab Paspampres, ring dua TNI, serta ring tiga gabungan TNI, Polri, dan unsur lainnya,” ucap mantan kepala staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut. ”Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini (kemarin, Red),” imbuhnya.

Selain presiden dan wakil presiden beserta keluarga, pengamanan berlaku untuk para tamu. Khususnya tamu-tamu negara yang merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat. ”Mulai kedatangan, perjalanan, sampai di tempat, hotel maupun wisma.”

Pengamanan tersebut juga melekat hingga mereka tiba dan meninggalkan lokasi pelantikan. Beberapa objek seperti kompleks gedung DPR-MPR dan istana juga menjadi atensi. Lokasi-lokasi tersebut masuk objek pengamanan TNI dan Polri.

Terkait potensi demonstrasi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan bahwa perlakuan aparat keamanan tetap merujuk pada undang-undang. Dia membenarkan bahwa dalam undang-undang memang tidak dikenal izin untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hanya pemberitahuan. Namun, ketentuan itu juga membatasi aksi demo.

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum membatasi beberapa hal. Misalnya, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu hak asasi orang lain, serta taat aturan. Apabila demonstran melanggar, aparat keamanan berhak mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa. ”Kalau dalam pembubaran itu terjadi perlawanan, ada ancaman lain,” ujar Tito. Ancaman yang dimaksud Tito adalah hukuman dalam KUHP.

Presiden Joko Widodo, lanjut Tito, memang sudah menyatakan tidak ada larangan aksi massa ketika pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan. Namun, aparat menilai acara itu menyangkut martabat negara. Aparat akan mengupayakan agenda tersebut berjalan aman, lancar, dan tertib hingga tuntas.

Dengan dasar itu, walau tidak ada istilah izin untuk demonstrasi, Tito menyebutkan bahwa pihaknya mengimbau agar tidak ada pengerahan massa.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/syn/idr/c14/c10/fal



Close Ads