JawaPos.com – Hingga dua pekan PPKM darurat di Jawa-Bali berjalan, belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 melandai. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan pun menyampaikan permintaan maaf pemerintah.
”Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika penanganan pandemi belum optimal,” katanya dalam keterangan secara virtual tadi malam (17/7). Namun, berbeda dengan keterangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat.
Luhut menjelaskan, ada dua indikator yang dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan soal PPKM daurat, yaitu pertambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit (RS). Pemberlakuan PPKM, kata dia, bisa saja akan memasuki fase relaksasi. Khususnya di daerah-daerah yang kasusnya mulai melandai dan tingkat keterisian RS-nya menurun. ”(Kasus Covid-19, Red) DKI Jakarta menurun. Bali juga akan menurun,” katanya.
Meski begitu, jelas Luhut, dalam dua sampai tiga hari ke depan, masih akan terjadi tren kenaikan kasus Covid-19. Sebab, ada masa inkubasi dari virus tersebut. Dia berpesan kepada Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk bahu-membahu melawan varian Delta.
Luhut menyatakan, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali yang dimulai 5 Juli lalu berhasil menurunkan tingkat mobilitas masyarakat. Itu dia pantau melalui layanan di Google, Facebook, serta dari indeks cahaya malam. Menurut dia, selama PPKM darurat terjadi penurunan cukup signifikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
