Pengamat Pendidikan Dukung 100 Persen Mahasiswa Demo Tolak UU Ciptaker

Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara

JawaPos.com - Para mahasiswa bersama dengan elemen buruh yang jumlahnya mencapai ribuan dan bergerak hampir diseluruh wilayah Indoensia turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR RI.

Atas turunnya mahasiswa melakukan aksi, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Bahkan, dirinya mendukung penuh aksi dari para mahasiswa di berbagai daerah yang menolak UU Ciptaker.

"Saya mendukung ya, selama ini justru mahasiswa kita banyak diemnya. Kita butuh generasi muda yang kritis, kalau harus bergerak ya bergerak lah," tutur Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji kepada JawaPos.com, Kamis (8/10).

Seperti halnya ketika reformasi di tahun 1998, orde baru runtuh karena mahasiswa bergerak. Begitu juga pada tahun 1966 ketika era orde lama.

"Kita butuh mahasiswa yang kritis, yang bukan ikut aturan pemerintah saja. Saya ngga mengatakan pemerintah buruk, tapi banyak langkah-langkah yang jadi tanda tanya," tegasnya.

Dia pun berujar, pemerintah sekarang seakan-akan mendorong orang untuk tidak kritis. Padahal, ini bertentangan dengan tuntutan era modern yang membutuhkan pemikiran yang kritis.

"Saya dukung 100 persen, kita butuh energi anak-anak muda ini untuk mengawal supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan besar," imbuhnya.

Seperti diketahui, UU ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun setelah disahkan oleh DPR terhitung 5 Oktober kemarin, meskipun belum diteken oleh orang nomor 1 Indonesia itu, UU Ciptaker akan sah diundangkan 30 hari setelah pengesahan oleh DPR.

Jadi, kata dia, kemungkinan besar demo ini akan terus berlanjut hingga Jokowi merespon aspirasi masyarakat akan UU kontroversial tersebut. Namun, sayangnya, Jokowi malah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah daripada mewadahi aspirasi para demonstran.

"Sepertinya akan seperti itu (demo), kecuali pak Jokowi bikin Perppu, kalau tidak ya akan ada demo terus, kami juga akan melakukan JR (judicial review ke MK) untuk pasal 65. Kita tunggu respon pemerintah," pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&ab_channel=jawapostvofficial