alexametrics

Covid Menggila, Fadli Zon: Angkat Bendera Putih, Terima Bantuan Luar!

8 Juli 2021, 17:28:27 WIB

JawaPos.com – Anggota Komisi I DPR Fadli Zon meminta agar pemerintah mengibarkan bendera merah putih terkait pandemi Covid-19 di Tanah Air yang kian menggila. Ia juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima bantuan dari asing untuk mengatasi pandemi.

“Kibarkan bendera merah putih dan bukan tangan lebar menerima batuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Menurut Fadli, pemerintah Indonesia harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru Covid-19. Infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan Indonesia terbukti sudah berada di ambang batas.

“Kita tak akan sanggup lagi menghadapi situasi yang terus memburuk,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru Covid-19 ini. Pertama, dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru Covid-19 di dalam negeri sangat mengkhawatirkan. Rabu, 7 Juli ini, rekor jumlah kasus positif Covid-19 telah menyentuh angka 34.379.

“Hanya tinggal soal waktu rekor itu akan segera menembus angka 40 ribuan, lalu 50 ribuan, jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa,” ungkapnya.

Kedua, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meskipun berjudul PPKM Darurat di Jawa-Bali, namun kebijakan ini tak bisa dianggap luar biasa. Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehati-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini.

“Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan. TKA asing dari Tiongkok masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi,” ungkapnya.

Ketiga, kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen. PERSI menyampaikan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigennya sendiri menjadi langka dan tak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi panic buying untuk sejumlah obat, vitamin bahkan susu.

Wabah saat ini memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau.

“Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya akan terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Jawa, tapi juga di berbagai provinsi lain di luar Jawa,” katanya.

Menurut data Lapor Covid-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit, pada saat orang-orang mengisolasi diri di rumah atau mengantri untuk mendapatkan tempat tidur darurat. Data ini bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan ini sudah tak lagi bisa melayani pasien-pasien baru yang terus bermunculan.

“Banyak mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis,” tuturnya.

Keempat, krisis tenaga kesehatan. Sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Kalau digabungkan dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat, misalnya, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang. Para dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah pejuang dengan perlengkapan terbatas.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia.

“Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan,” ungkapnya.

Kelima, krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Meski pada 30 Juni lalu Pemerintah mengumumkan telah menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, namun jumlah ini jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi.

Sebagai perbandingan, Kanada memiliki 338 juta dosis vaksin, atau 5 kali dari jumlah populasi mereka. Inggris, memiliki jumlah vaksin 3,6 kali jumlah populasi, dan Amerika Serikat memiliki dosis vaksin 2 kali lipat jumlah populasinya.

Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19.

“Apalagi, angka-angka yang sejauh ini diumumkan pemerintah diyakini tidak mewakili kondisi lapangan sebenarnya. Ada banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah,” katanya.

Beberapa langkah lain yang harus segera dilakukan misalnya, segera tutup gerbang lalu lintas internasional sementara apalagi untuk TKA yang tidak esensial. Batasi mobilitas dan penerbangan domestik hanya untuk keperluan logistik dan kesehatan.

Ia juga mengusulkan agar Jokowi langsung yang memimpin situasi darurat ini sehingga semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama. Koordinasi di satu komando kendali dari pusat hingga daerah.

“Tanpa keputusan luar biasa, kita akan membuat krisis ini menjadi semakin panjang dan lama dengan korban rakyat semakin banyak termasuk berdampak parah pada situasi ekonomi dan sosial,” pungkasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono




Close Ads