JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ada 52 perguruan tinggi swasta (PTS) yang melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. Bahkan, 23 di antaranya  dijatuhi sanksi pencabutan izin operasional.

Modus kejahatan lainnya adalah menerbitkan ijazah tanpa proses pembelajaran yang baik. Serta, ada yang mengadukan kampus menjalankan kuliah fiktif hingg juga yang melaporkan praktik jual beli ijazah, penyimpangan pemberian beasiswa KIP kuliah, layanan tidak sesuai standar pendidikan tinggi, dan konflik yayasan sehingga perkuliahan tidak kondusif.