Komisi IV DPR Cecar Menhut Raja Juli, Minta Buka Data Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mencecar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja membahas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menhut Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Dalam kesempatan itu, Alex meminta Raja Juli membuka data keberadaan tambang ilegal yang diduga menjadi salah satu penyebab utama rusaknya hutan dan memicu bencana di Sumatera. Ia menegaskan, aktivitas tambang ilegal telah merusak hutan secara masif.

“Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil banget. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan,” kata Alex Indra dalam rapat tersebut.

Legislator asal Sumatra Barat (Sumbar) itu juga menyoroti kecilnya dana rehabilitasi pasca status tanggap darurat yang hanya sebesar Rp 62.500 per hektare. Menurutnya, hutan yang rusak parah dan menjadi penyebab bencana wajib direhabilitasi secara serius.

“Dengan dana Rp 62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi, Pak?” kritiknya.

“Hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi dan direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan,” sambungnya.

Legislator fraksi PDIP itu menekankan pentingnya keseriusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memitigasi bencana agar banjir dan longsor di Sumatra tidak terus berulang. Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak lagi menjadikan curah hujan sebagai kambing hitam.

“Kalaulah siklon tropis ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi. Alex berharap, Menhut benar-benar serius mencegah kerusakan hutan di Sumatera.

“Kita tidak berharap ini terjadi lagi. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa sudah makanan sehari-hari. Cuma itu ya di dalam tanah, ya nggak ada juga yang bisa kami salahkan ketika tanah ini bergerak karena tidak bisa dimitigasi, belum ada juga ilmunya sampai ke sana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap terdapat 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara.

Ia menyampaikan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan. Ia memastikan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan.

“Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan detail perusahaan yang akan dikenai sanksi lanjutan tersebut.