Paparan Radioaktif di Cikande, Detasemen Zeni Nubika Angkatan Darat Pantau dan Siap Turun Tangan

JawaPos.com - Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika) TNI AD turut memantau perkembangan situasi dan kondisi pasca paparan radioaktif di wilayah Cikande, Banten. Mabes TNI AD (Mabesad) memastikan kesiapan para prajurit dari detasmen tersebut untuk turun tangan bila diminta bantuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (7/10). Dia menyebutkan bahwa Detasemen Zeni Nubika TNI AD sudah memantau perkembangan situasi di lapangan. Namun, mereka tidak turun ke lapangan karena belum ada permintaan resmi.

”Untuk kejadian di Cikande, sejauh ini Detasemen Zeni Nubika sudah memantau perkembangan situasi di lapangan, namun belum dilibatkan secara langsung karena belum ada permintaan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” terang dia. 

Wahyu menyatakan, permintaan dukungan harus diajukan secara formal oleh KLH. Sehingga nantinya TNI AD bisa mengerahkan pasukan dari Detasemen Zeni Nubika. Dia menyampaikan, saat ini penanganan awal di lapangan berada di bawah kendali KLH dengan dukungan tim dari BRIN. Mereka terus melakukan pemetaan area terdampak paparan radioaktif.

”Bahkan tim BRIN juga sempat melakukan pengecekan terhadap alat deteksi radioaktif yang dimiliki Detasemen Zeni Nubika sebagai bagian dari koordinasi teknis. Apabila nanti ada perintah dari pimpinan, dalam hal ini dari bapak KSAD, maka TNI AD melalui Pusat Zeni Angkatan Darat siap segera mengerahkan Detasemen Zeni Nubika untuk membantu penanganan di lokasi,” jelasnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa Detasemen Zeni Nubika Angkatan Darat memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dekontaminasi, termasuk terhadap paparan zat radioaktif. Satuan tersebut selalu dalam kondisi siaga dan siap digerakkan apabila ada permintaan resmi dari instansi yang berwenang.