Transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis, BGN Pastikan Kelayakan Dapur SPPG

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh tahapan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan. Proses verifikasi dilakukan berlapis agar usulan yang masuk melalui portal mitra.bgn.gov.id benar-benar memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan, verifikasi dimulai dari pengajuan titik lokasi oleh calon mitra. Pada tahap awal, tim memeriksa detail usulan mulai dari kebutuhan kuota, status kepemilikan lahan, hingga kelengkapan dokumen pendukung.

“Jadi mereka (verifikator) membuka data melihat titiknya ada di mana, di titik tersebut kebutuhan kuotanya berapa SPPG ya dikaitkan dengan potensi penerima manfaat, kemudian jenisnya apa, apakah lahan ini milik pribadi atau sewa? Apabila sewa ada dokumen sewanya enggak? Apabila ini milik pribadi lihat surat ininya aktif kepemilikannya layoutnya seperti apa, dan lain-lain ini oleh verifikasi tahap 1,” kata Sony di hotel kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Setelah tahap pertama selesai, status usulan berubah menjadi proses persiapan. Di tahap ini, calon mitra SPPG mulai melaksanakan pembangunan dapur, baik dengan renovasi gedung maupun membangun baru.

Sony menegaskan bahwa progres pekerjaan wajib dilaporkan secara berkala, termasuk dokumentasi pembelian peralatan hingga perekrutan tenaga kerja yang mesti mengambil dari warga sekitar.

“Ada 47 tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat sekitar. Prinsipnya, kami arahkan agar memprioritaskan kelompok miskin ekstrem supaya program ini juga menyerap tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Jika progres pembangunan dinyatakan 100 persen, maka SPPG masuk ke verifikasi tahap 2. Pada tahap ini, tim hanya memeriksa data yang sudah diunggah, seperti foto lokasi, peta, dan kelengkapan peralatan.

Selanjutnya, barulah dilakukan survei lapangan oleh petugas khusus yang ditugaskan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan.

“Hasil survei lapangan akan menentukan apakah dapur sudah siap operasional. Tim survei yang melihat langsung di lokasi, bukan kami di sini. Kalau sudah dinyatakan siap, maka masuk ke proses penentuan kelayakan,” ujar Sony.

Usai tahap kelayakan, tim membuat berita acara verifikasi, dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan penunjukan kepala SPPG. Dalam tahap yang sama, sistem juga langsung membuat virtual account untuk setiap dapur yang lolos verifikasi.

Selanjutnya, tim PPK menginput data untuk pengajuan anggaran ke KPPN.

“Jadi alurnya jelas, semua tahapan dilakukan dalam satu sistem yang bisa ditelusuri. Anggaran baru bisa dikeluarkan setelah ada pengajuan dari yayasan dan disetujui oleh KSPPG,” paparnya.

Sony menegaskan, mekanisme berlapis ini menjadi upaya BGN agar pengelolaan program MBG benar-benar transparan dan akuntabel. Dengan sistem verifikasi yang ketat, diharapkan dapur MBG yang beroperasi di seluruh wilayah dapat berjalan efektif sekaligus tepat sasaran.