Prabowo Akan Mulai Proyek Giant Sea Wall Senilai 1.280 T untuk Atasi Masalah Banjir, Para Ahli dan Organisasi Lingkungan Buka Suara

JawaPos.com— Banjir rob di daerah pesisir utara Jawa menjadi masalah menahun yang semakin parah setiap tahunnya.

Bahkan masalah banjir rob mengancam tenggelamnya wilayah pesisir utara Jawa karena volume air yang meningkat dan penurunan tanah yang menurut Kementerian ESDM mencapai 10cm pertahun, terutama di pesisir utara Jawa Tengah.

Pemerintah merencanakan proyek Giant Sea wall atau tanggul laut raksasa sebagai upaya untuk merespon masalah banjir dan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, proyek giant seawall sudah direncakan di masa kepemimpinan Presiden Soeharto tepatnya di tahun 1995.

Pada tahun 2009, berdasar Makalah Kebijakan Selamatkan Teluk Jakarta, proyek Giant Sea wall digagas oleh Gubernur DKI Jakarta yang menjabat kala itu yakni Fauzi Bowo sebagai rancangan sistem pertahanan laut di daerah Jakarta. Namun proyek tersebut tidak terealisasi.

Saat ini proyek Giant Sea Wall sedang direncanakan untuk segera dimulai oleh Presiden Prabowo untuk dibangun sepanjang Pulau Jawa.

Dalam penutupan International Conference on Infrastructure 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Prabowo mengundang investor asing untuk berinvestasi di proyek tanggul laut raksasa yang rencananya akan dibangun mulai dari Banten hingga Jawa Timur.

Bagaimana Menurut Para Ahli dan Organisasi Lingkungan?

Proyek giant sea wall menyangkut masalah lingkungan dan sosial. Dampak banjir dan penurunan tanah tidak hanya berdampak bagi lingkungan tapi juga sosial kemasyarakatan. Namun apakah proyek ini solusi tepat untuk masalah banjir dan penurunan tanah? Berikut penjelasan ahli dan organisasi lingkungan.

Dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si., ahli Geomorfologi Kebencanaan menyatakan perlu kajian panjang perihal pembangunan di garis pantai, karena akan berdampak pengurangan atau penambahan daratan. Belum lagi pembangunan Giant Sea wall membutuhkan dana yang sangat besar. Menurutnya melestarikan hutan mangrove bisa menjadi alternatif solusi yang lebih murah.

Sebelumnya pada tahun 2013, saat rencana proyek sea wall di daerah Jakarta, Guru Besar ITB Prof. Ir. Muslim Muin, menyatakan bahwa pembangunan sea wall bukan solusi dan ke depannya akan menimbulkan masalah dan kerugian.

Pada kasus daerah Jakarta, tidak semua daerah di Jakarta mengalami subsidence atau penurunan tanah. Dengan membangun struktur yang tetap berfungsi meski terjadi penurunan tanah maka permasalahan dapat diselesaikan.

Selain itu Prof. Muslim juga menyebut pembangunan tanggul laut juga akan memperparah kondisi lingkungan, karena polutan akan terperangkap di dalamnya. Jika upaya pembersihan dilakukan maka akan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Sedangkan menurut organisasi lingkungan tertua di Indonesia, Walhi rencana pemerintah yang akan membangun tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan. Menurut Walhi penurunan muka tanah yang terjadi sehingga menyebabkan masalah banjir semakin para di daerah pesisir utara Pulau Jawa terjadi karena pemberian izin industri skala besar.

Lebih lanjut Walhi menyatakan, evaluasi dan mencabut izin industri skala besar di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa adalah solusi untuk masalah penurunan muka tanah. Walhi juga menyebut bahwa proyek tanggul laut raksasa akan mengancam hancurnya ekosistem di wilayah pesisir dan keanekaragaman hayati yang nantinya juga akan berdampak pada ancaman stok sumber daya ikan.