Anggaran Kementrans Naik, Pemerintah Genjot Transformasi Transmigrasi Nasional

JawaPos.com – Pemerintah terus mempercepat agenda besar transformasi transmigrasi nasional. Hal ini ditegaskan lewat persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun oleh DPR RI kepada Kementerian Transmigrasi, yang membuat total pagu anggaran kementerian itu pada 2025 meningkat menjadi Rp 1,89 triliun.

Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja antara Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (7/7). Fokus utama penggunaan dana tambahan ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi di kawasan transmigrasi yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

“Dengan tambahan anggaran ini, kami menargetkan kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional,” ujar Menteri Iftitah saat Raker.

Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan, dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif serta berkelanjutan.

Menteri Iftitah juga menjelaskan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan secara transparan. “Pada tanggal 18 Februari 2025, kami menerima persetujuan tambahan anggaran dari Presiden RI sebesar Rp 2,5 triliun, maka untuk keamanan anggaran, dan memperhatikan amanat Bapak Presiden terkait efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, atas koordinasi yang efektif dengan Kemenkeu, kami kembalikan dana yang sudah disetujui Bapak Presiden, kepada negara, sebesar Rp 777 miliar. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun,” ungkapnya.

Anggaran ini akan dikucurkan untuk lima program unggulan transmigrasi di antaranya, Trans Tuntas: Sertifikasi dan legalisasi tanah transmigrasi; Trans Lokal: Pembangunan infrastruktur seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum; Trans Patriot: Program pendampingan dan beasiswa SDM transmigrasi; Trans Karya Nusa: Dukungan terhadap ekonomi lokal dan sektor industri kecil; serta Trans Gotong Royong: Sinergi lintas sektor untuk membangun kawasan ekonomi transmigrasi.

Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan dukungan penuh parlemen terhadap strategi KemenTrans. “Komisi V mendukung upaya Kementerian Transmigrasi untuk peningkatan anggaran demi percepatan sertifikasi lahan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,” ucapnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membenahi isu-isu transmigrasi. “Ini membuktikan negara menjawab serius masalah transmigrasi, mengenai serapan anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar 50 persen adalah pencapaian luar biasa,” katanya.

Komisi V juga memberikan apresiasi atas langkah kebijakan KemenTrans yang mengedepankan potensi lokal dan membuka kerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan dunia usaha. Transmigrasi kini dilihat tidak lagi sebatas pemindahan penduduk, tetapi menjadi strategi membangun kawasan pertumbuhan yang terpadu.

Dalam presentasinya, Menteri Iftitah juga mengakui masih ada tantangan, termasuk temuan audit BPK soal pengelolaan pangan dan aset lahan. Ia memastikan kementerian telah mengambil langkah perbaikan.

“Kementerian Transmigrasi mendapat opini audit dari BPK terkait pengelolaan pangan dan aset lahan yang perlu dibenahi. Kementerian telah menyusun langkah perbaikan, termasuk bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Dengan dorongan anggaran baru ini, Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pembangunan yang merata dan membentuk pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.