AKPI Temui Menko Yusril Ihza Mahendra, Dorong Regulasi Khusus untuk Profesi Kurator

JawaPos.com-Salah satu calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Martin Patrick Nagel melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (13/6).

Pertemuan tersebut menjadi ajang strategis untuk membahas penguatan hukum dan standar profesi bagi kurator dan pengurus di Indonesia. Martin menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Mulai dari ketiadaan standar kerja nasional yang baku hingga minimnya perlindungan hukum secara kelembagaan.

“Profesi kurator dan pengurus tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan administratif dalam kepailitan, tetapi juga menjaga keseimbangan keadilan di tengah proses hukum dan ekonomi. Sayangnya, sampai hari ini belum ada payung hukum yang benar-benar kuat melindungi kami dari intervensi atau tekanan yang tak sejalan dengan prinsip profesionalisme,” ujar Martin.

Martin juga menekankan perlunya regulasi eksplisit yang komprehensif, termasuk peluang adanya undang-undang tersendiri untuk organisasi profesi. Selain perlindungan hukum, ia juga menggarisbawahi pentingnya standarisasi metode kerja kurator di seluruh wilayah Indonesia.

“Tanpa standar yang seragam, kualitas kerja akan timpang dan kepercayaan publik bisa goyah. Kami ingin semua kurator bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan panduan kerja yang jelas,” ujar Martin.

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan inisiatif yang dibawa Martin dan tim. Profesi kurator dan pengurus memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem hukum dan ekonomi nasional.

“Organisasi profesi seperti AKPI punya peran penting dan harus mendapat pengakuan hukum yang layak. Saya sepakat bahwa organisasi profesi seharusnya tidak disamakan dengan ormas biasa. Mereka bekerja berdasarkan mandat keahlian dan wajib dijamin secara hukum,” tegas Yusril.

Yusril menyambut baik ajakan kolaborasi dan menyatakan pemerintah terbuka untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih kokoh bagi organisasi profesi. Dia juga membuka peluang pembentukan forum-forum lanjutan jika Martin terpilih sebagai Ketua Umum AKPI.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah. Dengan menyuarakan isu-isu strategis secara terbuka, mulai dari perlindungan hukum, standarisasi kerja, hingga tata kelola organisasi, Martin dan tim berharap lahirnya kebijakan yang inklusif dan progresif bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia.

Langkah ini juga diharapkan membuka jalan menuju ekosistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya, serta mendorong profesionalisme yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.