Tambang Nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat: Kecaman Publik dan Pembelaan Menteri ESDM

JawaPos.com-Surga dunia sedang digerogoti, tapi pemerintah malah santai! Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membela tambang nikel milik PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat dengan alasan lokasinya jauh kok dari tempat wisata, 30 sampai 40 kilometer dari Pulau Piaynemo.

Ya, Anda tidak salah baca. Hanya 40 KM dari jantung pariwisata laut Indonesia, dan itu dianggap tidak masalah. 

Setelah muncul kecaman publik dan pemberitaan yang menyebut kerusakan ekosistem laut akibat tambang, alih-alih refleksi, pemerintah justru sibuk klarifikasi. Bahlil bahkan menyebut tambang itu bukan di pulau wisata, jadi publik diminta tenang.

“Tambangnya di Pulau Gag, bukan di Piaynemo. Saya sering ke sana,” kata Bahlil..

Namun salah satu aktivis lingkungan mempertanyakan sejak kapan logika asal bukan di tempat wisata membenarkan perusakan alam? Yang lebih mengejutkan, meski tambang sempat dihentikan sementara, Bahlil buru-buru meluruskan bahwa izin tambang itu sudah ada sejak 1998, saat dia bahkan belum masuk kabinet. Seolah ingin cuci tangan atas kekacauan yang sedang berlangsung.

"Pertanyaannya, kenapa baru sekarang kerusakannya muncul? Kenapa masyarakat adat menolak? Kenapa ekosistem laut mulai berubah?" ucap aktivis lingkungan.

Di balik kilauan nikel yang dijanjikan untuk hilirisasi dan investasi, jangan lupa, Raja Ampat bukan tanah kosong. Di sana ada laut yang hidup, masyarakat yang bergantung pada alam, dan reputasi Indonesia sebagai surga bahari dunia.

Pernyataan ini muncul setelah aktivitas anak usaha PT Antam Tbk. itu dihentikan sementara karena dituding telah merusak salah satu kawasan konservasi laut terindah di dunia. Namun alih-alih mengakui kerusakan, Bahlil justru membela tambang dengan dalih prosedural dan sejarah perizinan lama.

"Itu di Pulau Gag, bukan Piaynemo. Jaraknya sekitar 30-40 km," ujar Bahlil dikutip dari keterangannya seolah jarak tersebut membuat eksploitasi alam menjadi bisa ditoleransi.

Padahal, ekosistem laut Raja Ampat tidak mengenal batas administratif atau kilometer. Kerusakan terumbu karang, polusi logam berat, dan gangguan terhadap biota laut bisa menyebar luas. 

Apakah argumen jauh dari tempat wisata cukup jadi alasan untuk menambang di surga laut dunia? 

Bahlil juga menekankan bahwa izin tambang sudah ada sejak 1998 dan dia tidak terlibat karena saat itu belum menjabat. Namun publik bertanya apakah klaim tidak terlibat di masa lalu cukup untuk melegitimasi kerusakan hari ini?

Bahlil mengaku sering ke Raja Ampat. Tapi tetap tak menjawab kekhawatiran warga, pegiat lingkungan, dan masyarakat adat yang sejak lama menolak tambang di kawasan ini.

“Kalau memang tidak merusak, kenapa operasional tambang dihentikan sementara? Ada apa yang sedang ditutupi?” ujar salah satu aktivis lingkungan.