Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tampik Isu Pemerintah Antikritik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu

JawaPos.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membantah jika pemerintah disebut antikritik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan skema penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing.

Diakuinya, sejak tahun 2010 hingga 2024 atau sekitar 15 tahun, tunjangan guru ditransfer Kementerian Keuangan kepada rekening pemerintah daerah melalui rekening kas umum daerah. Dari sana, tunjangan profesi guru baru ditransfer ke rekening masing-masing guru.

Dalam perjalanannya, sebagian besar pemerintah daerah menyalurkan tunjangan ini tiga bulan sekali. Sehingga, memakan waktu yang lama dalam proses penerimaannya oleh para guru.

Bahkan, disebutnya, ada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para guru.

"Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat," ujarnya dalam program peluncuran percepatan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru, di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, percepatan penyaluran tunjangan ASN langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan bapak presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis. Tapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan proses verifikasi dan validasi nomor rekening dari para guru yang berhak menerima. Setidaknya, ada 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non ASN yang menerima tunjangan sertifikasi guru ini secara langsung ke rekening masing-masing.