Makan Bergizi Gratis setelah Dua Bulan: Ambisi dan Noda

Para pekerja menyiapkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Makan Bergizi Gratis Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos) Baik untuk menekan tengkes maupun kemiskinan, efektivitas makan bergizi gratis dipertanyakan. Badan Gizi Nasional bakal melakukan evaluasi harian untuk menghindari kasus seperti makanan tak matang, basi, atau keracunan. FERLYNDA PUTRI , Jakarta - JULIANA CHRISTY , Surabaya - FAHMI FARIZA , Kota Jogja --- MAKAN bergizi gratis (MBG) memang sudah dijalankan di 38 provinsi sejak kali pertama diluncurkan pada 6 Januari, meski belum mencakup semua kabupaten dan kota. Sampai akhir April juga ditargetkan mencapai 3 juta penerima manfaat, dengan ambisi besar di akhir tahun mampu meng-cover seluruh target sasaran. Tapi, di dua bulan pertama ini saja, jalannya program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu sudah diwarnai noda. Dari makanan basi dan belum matang seperti di Kupang, Nusa Tenggara Timur; keracunan yang terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara serta di Sukoharjo, Jawa Tengah; sampai sederet demonstrasi siswa yang menolak MBG di berbagai daerah di Papua. Sejumlah pakar juga mempertanyakan tujuan utama MBG yang kuota per porsinya Rp 10 ribu itu, dikaitkan dengan target penerima. Apakah untuk memerangi tengkes? Atau turut menekan dampak kemiskinan? Menurut dosen dan peneliti Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Rumayya, intervensi paling efektif untuk mencegah stunting adalah dengan memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. ”Kalau kita lihat dari literatur, yang paling efektif itu intervensinya kepada ibu hamil dan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Setelah anak lahir dan berusia 2 tahun, efektivitas intervensi nutrisi semakin menurun,” jelas Rumayya kepada Jawa Pos kemarin (7/3). Januari lalu, sebelum kasus keracunan pertama terjadi, dalam wawancara dengan Jawa Pos Radar Jogja, Ketua Program Studi Gizi Universitas Aisyiyah, Jogjakarta, Agung Nugroho juga sudah wanti-wanti soal pentingnya mitigasi dalam pemilihan dan pengolahan bahan baku. ”Karena kalau sekalinya keracunan, itu kan yang keracunan juga akan massal,” katanya ketika itu. Evaluasi Harian Berbeda dengan kritik Rumayya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana justru menyebut bahwa penerima MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan yang utama adalah siswa SD hingga SMA. Targetnya sampai akhir tahun ini mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Untuk itu, lanjut Dadan, pemerintah telah menargetkan tambahan Rp 75 triliun hingga Rp 100 triliun hingga akhir 2025. ”September akan mulai digas atau saat infrastrukturnya sudah siap, kemudian SDM (sumber daya manusia)-nya juga telah siap pula,” ungkap Dadan dalam dua wawancara terpisah dengan Jawa Pos . Menjawab kritik soal menu, BGN berencana menggandeng lembaga untuk sertifikasi. Lembaga independen tersebut bakal bertugas mengontrol kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Tapi, itu baru akan dilakukan setelah penerima MBG sudah mencapai 6 juta yang diperkirakan terwujud antara April sampai Agustus. Pada periode tersebut, diperkirakan sudah 2.000 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) diperkirakan sudah beroperasi, sedangkan sekarang baru 726 yang beroperasi. Dadan berdalih, kasus makanan belum matang terjadi pada SPPG yang baru. ”Karena itu, BGN melakukan evaluasi harian. Mereka yang baru-baru kami minta dari jumlah yang kecil. Target SPPG 3.000 penerima, tapi yang baru bisa mulai dari 150 dulu, misalnya,” ungkapnya. Hitungan Anggaran Menurut Rumayya, studi oleh Farzana Afridi, peneliti dari Departemen Ekonomi, Syracuse University, New York, Amerika Serikat, yang termuat di Journal of Development Economics (2010) yang meneliti program makan siang di India menemukan bahwa program tersebut meningkatkan indeks massa tubuh anak-anak. Namun, dampaknya terhadap tinggi badan –yang merupakan indikator utama tengkes atau stunting– jauh lebih kecil dibandingkan intervensi gizi lainnya yang diberikan lebih awal. Seperti suplementasi ibu hamil dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) berkualitas. Efektivitas MBG dalam mengurangi angka kemiskinan juga masih menjadi perdebatan. ”Yang mendapatkan makan gratis ini kan anak-anak, bukan seluruh anggota keluarga. Sementara, bagi keluarga miskin, sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk membeli pangan. Jadi, kalau hanya anaknya yang menerima makanan gratis, dampaknya terhadap kemiskinan kurang signifikan,” ujar Rumayya. Dia membandingkan MBG dengan program keluarga harapan (PKH) yang lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan karena diberikan kepada keluarga miskin secara langsung. Rumayya juga mempertanyakan soal anggaran. Karena ada perubahan kebijakan yang mempercepat cakupan program hingga mencakup 82,9 juta di akhir tahun ini, anggaran pun ditambah Rp 100 triliun. Di sisi lain, estimasi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan bahwa untuk mencakup 82,9 juta penerima manfaat, diperlukan anggaran hingga Rp 215 triliun. Selain itu, program ini juga memiliki dampak terhadap kondisi fiskal negara. ”Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini akan meningkatkan defisit APBN sekitar 2 persen, dari 2,29 persen menjadi 2,8 persen dari PDB,” ungkap Rumayya. (*/iza/c19/ttg)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Makan Bergizi Gratis setelah Dua Bulan: Ambisi dan Noda

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Makan Bergizi Gratis setelah Dua Bulan: Ambisi dan Noda

Tags

Artikel Terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Evaluasi Kepala BAIS Hingga Panglima TNI Imbas Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

DPRD Kota Surabaya Dorong Evaluasi Eri Cahyadi–Armuji di Aspek Hukum dan Partisipasi Publik

Polres Evaluasi Tugas Bhabinkamtibmas Usai Insiden Tukang Es, Ingatkan Petugas Tak Sembarangan Bertindak

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com