Golkar-PD Sepakat Pemilu Bukan “The Winner Take It All”

Pertemuan pimpinan Partai Demokrat dengan Pimpinan Partai Golkar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).

JawaPos.com - Pemilihan umum (Pemilu) kerap meninggalkan gesekan dan luka mendalam bagi para pendukung pasangan calon capres-cawapres, meskipun pesta demokrasi rampung digelar.

Untuk mencegah hal itu terjadi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya dengan Partai Demokrat (PD) sepakat bahwa konsep Pemilihan Umum (pemilu) bukan the winner take it all atau yang menang mengambil segalanya.

"Ke depan, Partai Golkar dan Demokrat sepakat bahwa Pemilu itu bukan the winner take it all, tapi kami ingin Indonesia raya," kata Airlangga usai pertemuan pimpinan Partai Demokrat dan Partai Golkar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4) malam.

Menurut Airlangga, konsep the winner take it all merupakan budaya kebaratan yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan tidak sesuai Pancasila.

"Kita bukan seperti di Amerika, demokrasi yang ke barat-baratan itu demokrasi yang the winner take itu all, sedangkan kita demokrasi pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri," ujarnya.

Airlangga mengaku ingin terwujudnya "pesta politik" yang bahagia di Indonesia, dengan tidak saling memecah-belah satu sama lain.

"Karena yang paling kita khawatirkan kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang mendalam. Demikian juga politik, ada luka yang mendalam dan tidak dalam waktu dekat sembuh, nah ini yang ingin kita tinggalkan," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa Golkar dengan Partai Demokrat sepakat bahwa sebelum dan setelah pemilu, tetap bersama membangun negeri.

Baca Juga: Mengenal Khasiat Minyak Tasala, Minyak yang Menjadi Rebutan Warga Usai Atraksi Pukul Sapu Lidi di Mamala

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sepakat dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk tidak ada eksploitasi politik identitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tadi Pak Airlangga betul sekali mengingatkan kepada kita semua jangan sampai Pemilu 2024 ini seperti ada pembelahan atau benturan keras antara anak bangsa sendiri," kata AHY.

Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyampaikan keprihatinannya atas benturan antar-ideologi yang pernah terjadi di Indonesia.

"Bukan hanya tidak sehat tapi juga berbahaya, dan banyak korban ya. Bukan hanya korban politik tapi juga korban jiwa, jangan sampai terjadi lagi dalam sejarah politik bangsa kita," ujarnya.

Partai Demokrat, kata AHY, akan menentang keras berbagai gerakan radikal yang berpotensi menghancurkan persatuan di Indonesia.

"Kami akan menentang keras apakah radikal kanan, radikal kiri, apapun yang ingin menghancurkan persatuan di negara kita. Saya pikir kita sepakat di situ, dan yang secara sadar mencintai negara kita akan menjawab hal yang sama," kata AHY.