Bima Dipolisikan Usai Mengkritik Pemda Lampung, DPR: Tangkaplah Aspirasinya Bukan Orangnya

JawaPos.com - Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan terhadap pemerintah daerah Lampung viral.

Sayangnya, kritikan dari content creator itu berujung ke polisi. Dia dilaporkan ke polisi. Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo bahwa dikabarkan memanggil ayah Bima yang merupakan seorang PNS.

Bima terancam terkena masalah hukum usai dipolisikan. Kini sejumlah pihak berama-ramai memberikan pembelaan. Selain penulis novel Bungkam Suara, J.S. Khairen, anggota DPR Taufik Basari juga muncul membela Bima.

Politikus Partai Nasdem itu menilai kritikan Bima seharusnya memicu Pemerintah Daerah Lampung melakukan perbaikan, bukan malah bereaksi secara kontraproduktif.

"Pesan Bima adalah aspirasi. Tangkaplah aspirasinya, jangan orangnya. Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," ujar Taufik Basari dalam unggahannya di Twitter.

Taufik Basari yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 tahu betul kondisi Lampung. Dia pun menyebut keluhan Bima sejatinya merupakan keluhan banyak orang di sana.

"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, setiap kali saya berkeliling bertemu warga masyarakat, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan. Persoalan jalan rusak selalu ada dalam aspirasi warga yang disampaikan kepada saya," katanya.

Taufik Basari memberikan kesaksian atas pengalaman nyata yang dialaminya usai turun ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai, hingga masuk ke daerah terpencil di Lampung.

Menurutnya, medan di Lampung memang sangat sulit untuk ditempuh mengingat banyak jalanan rusak. Dia pun menganggap keluhan warga Lampung terkait kondisi jalan di sana bukan lah ilusi apalagi hoaks.

"Saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," paparnya.

"Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Taufik Basari memahami bahwa membangun atau memperbaiki jalan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Kendati demikian, aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran.

"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya. Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur," jelasnya.

Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Polda Lampung dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung pada Jumat 14 April 2023, Taufik Basari mengaku telah menyampaikan pesan kepada Polda Lampung. Dia meminta laporan polisi terhadap Bima yang melayangkan krktikan tidak perlu ditindaklanjuti atau diproses secara hukum.

"Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan," tuturnya.