Usul Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Asbun, DPD Dinilai Bikin Gaduh Negara

JawaPos.com–Wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tanggapan berbagai kalangan.  Usul itu menambah daftar kegaduhan yang dibuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sekaligus bukti ketidakpahaman DPD RI dalam tata kelola keuangan negara.

”Ini bukan soal kreatif atau tidaknya ide, tetapi soal keberpihakan terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Dana zakat memiliki aturan penggunaannya sendiri yang diatur dalam syariat Islam, dan mengalihkannya untuk program seperti MBG justru berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho di Surabaya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program MBG. Salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber dari zakat yang terkumpul di lembaga zakat.

Hardjuno menilai, usul menggunakan dana zakat ini asal bunyi (asbun).  Karena itu, harus ditentang. Pasalnya, semangatnya tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut dia, wacana penggunaan dana zakat ini semakin memperlihatkan pimpinan DPD tidak peka terhadap situasi dan kondisi bernegara dan pemerintahan baru yang sedang menata banyak hal sesuai track.

”Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, dimana sudah diatur kualifikasi penerimanya, ya fungsikan saja untuk itu. Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku,” imbuh Hardjuno Wiwoho.

Dia mengingatkan DPD RI agar lebih fokus pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

”Kita tidak bisa terus membebani publik dengan ide-ide yang tidak matang dan tidak mematuhi prinsip tata kelola keuangan. DPD RI seharusnya memperbaiki kebijakan anggarannya terlebih dahulu sebelum mengusulkan hal-hal seperti ini,” terang Hardjuno Wiwoho.

Dia menilai DPD RI justru abai terhadap pengelolaan anggaran. Hal itu terlihat dari keputusan untuk menambah jumlah reses Oktober hingga Desember 2024. Seharusnya satu kali, sama dengan reses di DPR, menjadi dua kali. 

”Ini jelas membebani APBN miliaran rupiah. Sekarang mereka mengusulkan kebijakan yang justru membuat masalah baru dengan menggunakan dana zakat untuk MBG,” tandas Hardjuno.