
Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah di Kebayunan, Tapos, Kota Depok, Senin (6/1). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah di Kebayunan, Tapos, Kota Depok, Senin (6/1).
Peninjauan turut dilakukan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG setempat yang tengah menyiapkan makanan untuk dibagikan ke 16.000 siswa.
"Ada lima dapur di sini, dan masing-masing dapur melayani sekitar 3.000 murid. Dengan total 5 dapur ini melayani 16.000 anak-anak," kata Staf Khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hafizhul Mizan kepada wartawan di lokasi.
Hafizhul mengatakan, ribuan porsi makanan bergizi gratis tersebut akan dibagikan ke setiap sekolah yang berada di radius 3,5 kilometer dari SPPG Kebayunan.
Untuk hari ini, pihaknya menyambangi dua sekolah yakni SMP Islam Nurul Quran dan SDN 05 Sukatani. Peninjauan juga dilakukan bersama Gubernur Lemhanas RI, Ace Hasan Syadzily.
"Turut hadir Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, nanti teman-teman bisa ikut bersama melihat dapur. Kita juga akan mendatangi dua sekolah," kata Hafizhul.
Sebagaimana diketahui, belum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengungkapkan berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 SPPG atau Dapur MBG yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.
