Sufmi Dasco Ahmad Klaim Pembentukan Badan Haji dan Umrah Melalui Perhitungan yang Matang

JawaPos.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membantah bahwa naiknya jumlah kementerian dianggap tidak efektif. Dia mengklaim jumlah itu sudah melalui perhitungan yang matang.

Prabowo, lanjut Dasco, ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya. Tujuannya, visi-misi Prabowo-Gibran bisa diraih. Yakni, Asta Cita dan 17 program aksi yang dijanjikan saat kampanye.

Di sisi lain, ada beberapa badan baru yang bakal dibentuk Prabowo. Salah satu yang mencuat adalah badan haji dan umrah. Santer diberitakan, badan haji dan umrah bakal dipimpin Irfan Yusuf, politikus Gerindra. Dia dibantu dua wakil, yaitu Afriansyah Noor (wakil menteri ketenagakerjaan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pembentukan badan tersebut nyaris berbarengan dengan persiapan haji 2025. Karena itu, muncul kekhawatiran badan baru tersebut bakal kedodoran. Pasalnya, selama ini teknis haji dilaksanakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Meski demikian, pengamat haji dan umrah Ade Marfudin mengaku antusias dengan badan baru itu. "Wacana (sejak lama) semoga jadi kenyataan," katanya.

Sementara itu, struktur kabinet Prabowo-Gibran dinilai jauh dari wacana pembentukan kabinet zaken. Dominasi tokoh partai dan relawan bertentangan dengan prinsip dasar kabinet profesional yang disampaikan kubu Prabowo sebelumnya.

Kabinet Prabowo baru diumumkan malam ini (20/10). Hal itu dipastikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kemarin (19/10). Pengumuman kabinet bakal dilakukan setelah acara makan malam Prabowo bersama jajaran tamu negara.

Meski begitu, para kandidat menteri sejatinya sudah diperkenalkan ke publik. Baik saat pemanggilan maupun pembekalan di Hambalang, Bogor, pekan lalu. Di antara 49 calon menteri dan kepala lembaga yang diundang, diketahui banyak sekali unsur partai. Dari Golkar, misalnya, ada delapan tokoh. Kemudian, Gerindra 6 orang, Demokrat 3 orang, PAN dan PKB masing-masing 2 orang, serta PSI 1 orang.

Di luar itu, ada juga kelompok profesional yang menjadi usulan partai ataupun dikenal dekat dengan partai. Misalnya, Yassierli yang diusulkan PKS, Erick Thohir yang dekat dengan PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Level wakil menteri juga tak jauh berbeda. Nama-nama tokoh dari unsur partai, relawan, maupun tim pemenangan juga mewarnai.

Pengamat politik Jeirry Sumampouw mengatakan, harapan Prabowo untuk membentuk kabinet zaken sejak awal sudah tidak masuk akal. Sebab, Prabowo menggunakan cara berpolitik akomodatif sejak awal membentuk koalisi. ”Bagaimana kabinet zaken, sementara dinamika politik mengakomodasi semua?" ujarnya kemarin.

Secara teori, kabinet zaken harus disusun kaum profesional yang jauh dari kepentingan politik. Di sisi lain, partai politik yang selama ini mendukungnya punya kepentingan masing-masing. Dua elemen tersebut sejak awal sudah bertentangan. Meski Prabowo mengklaim utusan partai adalah orang-orang yang punya keahlian, baginya itu sudah tidak memenuhi standar kabinet yang zaken. Bagi Jeirry, kalangan profesional yang berasal dari partai sudah tidak orisinal. ”Kalau orang partai, meskipun dia ahli, nggak mungkin zaken. Sebab, sudah pasti ada kepentingan,” tuturnya.

Manajer Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menambahkan, struktur kabinet saat ini dipastikan membebani anggaran. Itu terlihat dari perubahan APBN yang sempat dibahas antara Kementerian Keuangan dan tim transisi Prabowo.

Dalam pembahasan, anggaran kementerian/lembaga yang awalnya Rp 1.094,66 triliun naik jadi Rp 1.160,09 triliun. Ada peningkatan Rp 65,43 triliun. ”Itu yang akan digunakan untuk membiayai kementerian baru,” ujarnya.

Kian terbebaninya APBN, lanjut dia, akan berdampak buruk pada keuangan negara. Dalam situasi ini, opsi yang akan diambil bakal merugikan masyarakat. Baik itu melalui tambahan utang, kenaikan pajak, ataupun pemangkasan subsidi dan perlindungan sosial. ”Pemerintah kedodoran dalam pendapatan negara di pajak. Dampaknya apa? Akan utak-atik anggaran perlinsos dan subsidi,” imbuhnya.

Pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqie mengatakan, prioritas utama pemerintahan yang harus segera diselesaikan adalah kepastian hukum mengenai transformasi kelembagaan kabinet. Sebab, banyak sekali perubahan dalam struktur jabatan di pemerintahan.