DPR Khawatir Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja jadi Pintu Masuk Seks Bebas  

JawaPos.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menyoroti regulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Dia khawatir, beleid tersebut akan menimbulkan persepsi ‘pelegalan’ terhadap aktivitas seks bebas atau hubungan seksual di luar nikah.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain melegalkan aborsi bagi korban kekerasan seksual, PP tersebut juga mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

“Pelaksanaan aturan tentang kesehatan reproduksi remaja harus dipastikan jangan menjadi pintu bagi seks bebas di kalangan remaja,” kata Luqman kepada wartawan, Senin (5/8).

Politikus PKB itu khawatir makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dapat menciptakan persepsi yang salah mengenai seksualitas di usia remaja. 

“Dengan adanya akses langsung ke alat kontrasepsi, ada risiko bahwa remaja akan menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang dapat diatasi dengan mekanisme teknis semata. Tanpa memperhatikan aspek emosional, moral, dan sosial yang penting,” jelasnya.

Menurut Luqman, seharusnya anak usia sekolah atau remaja tidak masuk dalam aturan penyediaan alat kontrasepsi.

“Ini berpotensi mempromosikan pemikiran bahwa hubungan seksual di usia muda adalah hal yang dapat diterima, asalkan dilakukan dengan penggunaan kontrasepsi,” sambungnya. Tanpa penekanan yang cukup pada risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur.