Bertemu Menteri Arab Saudi, Menag Yaqut Beberkan Kemudahan Layanan Bagi Jemaah Calon Haji Indonesia

JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut membahas kemudahan layanan bagi jemaah calon haji Indonesia.

"Tentu kita bersyukur, Indonesia negara yang mendapatkan keistimewaan dari Kerajaan Saudi Arabia sehingga didatangi demikian banyak delegasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Haji dan Umrah," kata Yaqut di Jakarta, Selasa (30/4).

Sejumlah layanan yang memudahkan akan diperoleh jemaah calon haji Indonesia. Misalnya, layanan fast track di tiga bandara yaitu: Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Djuanda Surabaya.

Diperkirakan sekitar 120 ribu jemaah calon haji Indonesia yang akan menerima kemudahan ini. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara pertama yang mendapat smartcard, yaitu kartu elektronik yang didesain khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah dan di dalammnya berisi tentang informasi seputar haji.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kemudahan perjalanan haji dan umrah yang telah diberikan kerajaan Arab Saudi kepada umat Muslim di Indonesia," imbuhnya.

Ke depan, Yaqut berharap Kerajaan Arab Saudi dapat memfasilitasi dan memberikan solusi terkait keterbatasan ruang di Muzdalifah dan Mina. "Kami berharap dukungan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait space di Musdalifah dan Mina yang sangat terbatas. Kami juga berharap ada sinergi platform haji antara Indonesia dengan Arab Saudi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, Indonesia akan mengikuti aturan haji dan umrah yang ditetapkan pemerintah Saudi, termasuk terkait penggunaan visa.

"Bagi travel dan biro perjalanan yang memberangkatkan jemaah harus mengunakan visa resmi. Pasti akan ada tindakan tegas dari kerajaan Artab Saudi bila travel dan biro perjalanan tidak mengikuti aturan resmi begitu juga dari Kementerian Agama akan memberikan sanksi tegas bagi travel tersebut," pungkas Yaqut.