Misi Azwar Anas Membawa Birokrasi Naik Level

JawaPos.com – Kursi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB) yang lowong akhirnya terisi. Kemarin (7/9) Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai pengganti Tjahjo Kumolo yang wafat.

Jokowi menyebut, mantan bupati Banyuwangi itu memiliki riwayat yang baik dalam mengurusi birokrasi selama menjabat kepala daerah. ”Yang saya lihat, inovasi di bidang pelayanan publik, urusan KTP, urusan perizinan bisa dilakukan di pasar, di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu,” kata Jokowi di Istana Negara.

Presiden meminta kepada Anas agar ada reformasi pada birokrasi. Dia ingin birokrasi di Indonesia berubah menjadi birokrasi yang melayani dan berdisiplin tinggi.

Berbicara setelah dilantik, Anas menyatakan akan mendukung visi misi presiden. ”Termasuk misalnya target birokrasi, bagaimana birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh dalam penanganan kemiskinan, stunting, dan sebagainya,” paparnya.

Dia juga ingin ke depan birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada tiga bidang. Yaitu, struktur, budaya, dan kompetensi. ”Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar. Apalagi sudah ada SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya Allah akan maksimal,” tegas Anas yang mengaku diminta menjadi menteri melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno sehari sebelumnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berharap Men PAN-RB yang baru bisa menghidupkan karakter antisuap di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Juga, memperkuat budaya melayani dan profesional.

Selain persoalan ASN, Mardani mendorong Anas lebih berani dalam menuntaskan urusan tenaga honorer. ”Mesti ada keberanian menteri mendorong presiden punya political will yang jelas menyelesaikan K2 ini,” tegasnya.

Hal tersebut diamini Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto. Dia berharap Anas bisa merealisasikan harapan para honorer kategori 2 untuk menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).