Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 17 Januari 2024 | 02.34 WIB

Menteri PANRB Sampaikan Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Hingga Netralitas ASN di Rakernis BP2MI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kiri depan) - Image

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kiri depan)

JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar simplifikasi proses bisnis di instansi pemerintah terus dilakukan agar birokrasi bisa bergerak lincah dan cepat. Penyederhanaan proses bisnis ini turut diakselerasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, agresivitas simplifikasi proses bisnis di BP2MI ini patut diapresiasi lantaran sudah memangkas berbagai layanan yang sebelumnya cukup panjang.

"Saya apresiasi karena BP2MI terus melakukan perbaikan untuk penguatan sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Anas dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BP2MI Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Anas, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci penting, didukung SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi muaranya. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.

Anas mengungkapkan, saat ini paradigma lama sudah berubah menjadi paradigma baru yang sesuai kebutuhan masyarakat, menerima kritik, dan partisipatif. “BP2MI sudah mengubah paradigma dari yang semula “pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “pemerintah bekerja bersama masyarakat”,” tutur Anas.

Anas mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh melalui Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Saya harap ke depan BP2MI nanti akan turut mengintegrasikan layanan yang dilakukan. Ini awalnya akan sulit tapi kita akan punya GovTech untuk menginteroperabilitaskan layanan ke dalam satu Portal Layanan Nasional,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Di samping itu, Anas mengingatkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah di depan mata. Dia mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkup BP2MI tetap menjaga netralitas, menguatkan soliditas, dan profesionalitas ASN selama perhelatan lima tahunan ini berlangsung.

"Netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. Mari kita kawal bersama agar ASN imparsial dan bebas dari pengaruh agar pelayanan publik akan terhambat,” tutup Anas.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore