Kapan Perayaan Imlek tahun 2024? Lihat juga sejarah panjang Perayaan Imlek dari yang terlarang sampai menjadi Libur Nasional

JawaPos.com - Perayaan Imlek meskipun identik dengan masyarakat Tionghoa, tapi perayaan Imlek di Indonesia selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia dengan wajah keberagaman Indonesia.

Perayaan Imlek merupakan perayaan yang dibawa oleh kebudayaan Cina atau Tionghoa yang memperkenalkan kebudayaan Imlek di Indonesia.

Sehingga perayaan Imlek ini selalu diidentikan dengan masyarakat Tionghoa, angpao, barongsai dan masih banyak yang lainnya.

Perayaan Imlek tahun 2024 akan bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2024, sebagai hari perayaan Imlek dan juga libur nasional.

Sebagaimana dikutip JawaPos.com dari srimulyo.bantulkab.go.id memaparkan bagaimana perayaan Imlek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sampai menjadi hari libur nasional.

Perayaan Imlek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bahkan perayaan Imlek di Indonesia sempat dilarang untuk dirayakan di publik semasa kepemimpinan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan pada Era Orde Baru, perayaan Imlek untuk tidak dilaksanakan di ruang publik. Hal itu berdasarkan pada saat ketika Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967.

Inpres Nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan pada masa Orde Baru berisi tentang aturan agama, kepercayaan dan adat istiadat China.

Berdasarkan pada aturan Inpres tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat China.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 14 tahun 1967 berisikan tentang pelaksanaan Imlek harus dilaksanakan secara internal dalam hubungan keluarga semata.

Perayaan Imlek hendaknya dilakukan secara tidak mencolok pada lingkungan publik.

Perayaan Imlek yang hanya dilakukan pada lingkungan keluarga semata. Tapi, ketika lahirnya Era Reformasi memberikan perubahan atas inpres Nomor 14 tahun 1967 dengan diterbitkannya Inpres Nomor 26 tahun 1998.

Pada era reformasi, dibawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie yang menerbitkan Inpres Nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan Inpres Nomor 14 tahun 1967 yang dinilai diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa.

Inpres yang dikeluarkan masa BJ. Habibie salah satunya berisi penghapusan terhadap istilah pribumi dan nonpribumi untuk pada saat penyelenggaraan kenegaraan.

Pada perkembangannya, di Era kepemimpinan Gus Dur pada tanggal 17 Januari 2000 dengan mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang memiliki isi untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang dibuat pada masa Era Orde Baru.