RI Jadi Panggung Pemimpin Kudeta Militer

JawaPos.com – Yang berhak mengumumkan siapa saja pemimpin negara yang datang ke KTT ASEAN memang Brunei Darussalam.

Sebab, merekalah ketua organisasi negara-negara Asia Tenggara itu saat ini.

Namun, jika pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing jadi datang, tetap saja Indonesia akan sulit mengelak dari sorotan tajam. Sebab, lokasi KTT di Sekretariat ASEAN adalah Jakarta. Dan, kunjungan itu juga tergolong ”istimewa” lantaran menjadi lawatan luar negeri pertama Jenderal Min ke luar negeri sejak Tatmadaw –militer Myanmar– yang dipimpinnya melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

”Bukan Indonesia tuan rumahnya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah tentang acara yang khusus membahas kondisi Myanmar tersebut saat dikonfirmasi kemarin (18/4). Dia belum mengetahui detail acara. Apakah bakal berlangsung beberapa hari dan dilakukan secara luring. Sebab, sampai kemarin belum ada keterangan resmi.

Disinggung tentang para pemimpin negara yang akan hadir, mantan duta besar RI untuk Kanada tersebut menyebut bukan kewenangan Indonesia untuk menyampaikan. Melainkan Brunei selaku ketua ASEAN saat ini.

Meski begitu, Kedubes Indonesia di Myanmar sempat beberapa hari didemo. Penyebabnya, sempat beredar kabar bahwa Menlu Retno Marsudi akan melawat ke negeri yang dulu bernama Burma tersebut. Bagi para demonstran antikudeta, itulah bentuk pengakuan kepada junta yang telah menumbangkan pemerintahan sah Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilu. Lawatan itu ternyata tidak jadi.

Photo

TERUS MELAWAN: Para aktivis antikudeta militer Myanmar mengacungkan tiga jari sebagai simbol perlawanan dalam aksi solidaritas di Jakarta Sabtu (17/4). (DITA ALANGKARA/AP PHOTO)

Walau demikian, kritikan kepada Indonesia tetap keras ketika itu karena Retno juga sempat bertemu dengan Menlu Myanmar tunjukan junta, Wunna Maung Lwin. Pertemuan tersebut berlangsung di Bangkok dengan ”dicomblangi” Kemenlu Thailand.

Faiza memastikan, meski kondisi di Myanmar masih panas, kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana cukup baik. Walau, tetap ada opsi repatriasi bila Myanmar memasuki kondisi siaga I.

Sebelumnya, Kedutaan Besar RI di Yangon menetapkan kondisi siaga II terkait dengan keamanan WNI di sana. Namun, tercatat sekitar 200 WNI telah meninggalkan negara tersebut melalui repatriasi mandiri. Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 250 WNI yang berada di sana.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menuturkan, pihaknya menyambut baik KTT ASEAN yang membahas khusus persoalan Myanmar. ”Kami juga memahami bahwa Indonesia mengutamakan prinsip constructive engagement dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar,” katanya.

Namun, Usman mengingatkan bahwa diplomasi pemerintah Indonesia dan ASEAN secara keseluruhan harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Indonesia dan ASEAN, kata dia, harus mengecam keras kekerasan yang dilakukan aparat militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai dan masyarakat sipil lainnya.

”Dan mendesak militer Myanmar segera menghentikan kekerasan tersebut serta membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-sewenang dan menghentikan represi terhadap kebebasan pers,” paparnya.

Secara terpisah, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah menyatakan bahwa tidak ada persoalan tentang kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing ke Indonesia. ”Bahkan, kedatangan pemimpin junta harus di-uwongke (diorangkan, Red). Tidak boleh memandang sebagai penjahat,” tuturnya kemarin.

Rezasyah menuturkan, dalam penyelenggaraan KTT ASEAN, idealnya seluruh kepala negara harus adil. Termasuk pemimpin junta militer Myanmar. Menurut dia, kehadiran tersebut justru sangat penting. Yaitu, untuk menyampaikan langsung tanggapan ASEAN terhadap situasi di Myanmar.

Menurut dia, Indonesia masih menjadi negara yang disegani di antara negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, Indonesia sangat aktif menyikapi situasi di Myanmar.

Rezasyah mengungkapkan, Indonesia pasti sudah menyiapkan draf usulan untuk Myanmar yang akan menjadi salah satu hasil dari KTT ASEAN. Dia memperkirakan salah satu bahasan dalam KTT ASEAN nanti adalah pemilu Myanmar yang diadakan sekitar sepuluh bulan lagi. Pembahasan soal pemilu Myanmar itu sangat penting. Khususnya untuk mengakhiri kudeta berdarah di sana.

Sementara itu, Divisi Advokasi Internasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Auliya Rayyan menyatakan, pihaknya menyayangkan jika nanti Min Aung Hlaing datang ke Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN. Sebab, kedatangan itu secara tidak langsung membuat Myanmar direpresentasikan pemimpin junta yang terus melanggar hak asasi manusia (HAM). ”Dengan kedatangannya (Min Aung Hlaing), kekuasaan militer yang tidak sah untuk mewakili Myanmar menjadi diakui,” kata Auliya kepada Jawa Pos.

Menurut Auliya, Myanmar seharusnya diwakili pemimpin dari pemilu yang sah. Yakni, dari National Unity Government (NUG). ”Kami berharap Myanmar diwakili pemerintahan yang sah di pertemuan tersebut (KTT ASEAN),” tuturnya.

Auliya menambahkan, jika nanti Myanmar diwakili Min Aung Hlaing, secara tidak langsung ASEAN melegitimasi kekuasaan militer di Myanmar. ”Kami berharap tidak ada lagi langkah-langkah dari ASEAN atau badan internasional lainnya yang melegitimasi kekuasaan militer di Myanmar,” tegasnya.

Protes dari Myanmar

Protes atas rencana kedatangan Jenderal Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN juga muncul dari Myanmar. Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menuntut untuk diundang. Padahal, masalah yang akan dibahas adalah konflik kudeta di negara tersebut.

NUG adalah pemerintah bayangan yang baru dibentuk pada Jumat (18/4). Di dalamnya, ada para legislator dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan politisi dari etnis minoritas. Mereka mengakui bahwa pihak ASEAN belum menghubungi sama sekali.

Baca juga: 164 Orang Tewas, Militer Myanmar Malah Salahkan Pengunjuk Rasa

”Jika ingin membantu menyelesaikan situasi di Myanmar, ASEAN tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG yang didukung rakyat dan memiliki legitimasi penuh,” ujar Wakil Menteri Urusan Luar Negeri NUG Moe Zaw Oo kepada Voice of America Burma.

Undangan ASEAN kepada Min Aung Hlaing menuai cemoohan dari para aktivis prodemokrasi. Mereka merasa bahwa dalang di balik kudeta di Myanmar itu tidak layak mewakili negara tersebut dan meminta dia tidak diakui. Sebab, dengan tangan dinginnya, militer telah merenggut lebih dari 730 nyawa penduduk Myanmar. Sebagian di antaranya adalah anak-anak yang dibunuh dengan keji. Rata-rata, korban tewas ditembak di daerah vital seperti dada, leher, dan kepala. ”Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Masalah ini harus ditangani dengan hati-hati,” tegas Moe Zaw Oo.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=96jHZxCU1MM