Elite Gerindra Duga Ada Operasi Rahasia untuk Menjegal Gibran jadi Cawapres

Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menduga, ada sejumlah pihak yang sedang menjalani operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun, ia tak menjelaskan upaya penjegalan tersebut.

"Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11).

Ia menjelaskan, dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR yang mengusulkan untuk mengajukan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ada juga yang melakukan penggiringan opini hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Upaya Pemkot Surabaya Tingkatkan Kualitas, Layanan 24 Jam Rawat Inap Hingga Ketersediaan Dokter Umum dan KIA

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita," papar Habiburokhman.

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini lantas mencontohkan kasus tindak pidana korupsi yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar. Saat itu, Akil Mochtar terbukti melakukan korupsi saat membuat keputusan perkara sejumlah pilkada, tapi ternyata kasus rasuah tersebut tak lantas membatalkan putusan MK.

"Misalnya seperti mantan Ketua MK Akil Mochtar yang dalam tugasnya terbukti melakukan korupsi, tetapi putusannya dalam perkara sejumlah sengketa pilkada tak membatalkan putusan tersebut," tegas Habiburokhman.

Habiburokhman memastikan, masyarakat telah cerdas dan tak akan mudah diperalat kepentingan politik tertentu.

"Sekarang mungkin ingin mendelegitimasi secara politik. Rakyat sudah cerdas. Kalau secara substansi putusan MK tersebut memberikan hak kepada anak muda untuk bisa berkontestasi dalam kepemiluan yang sangat penting, yaitu Pilpres 2024," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah