PKS: Jangan Jadikan Vaksinasi Dalih Pelonggaran Prokes

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan kajian ulang atas kebijakan tidak adanya pelarangan mudik lebaran. Pasalnya, dikhwatirkan akan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

"Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan, angka kematiannya  jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa  terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (19/3).

Berdasarkan laporan  Satgas Penanganan Covid-19,  kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021. Menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan  kebijakan testing, tracing dan treatment (3T) yang masih lemah.

Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih  lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing di Indonesia mencapai 200 - 300 ribu per hari.

"Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan. Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik lebaran," ujarnya.

Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim

Selain itu, kata Netty, penerapan protokol kesehatan 3M terlihat semakin mengendur, begitu juga  kebijakan PPKM skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran.

Netty yang dikelan sebagai salah satu elite partai oposisi satu-satunya di Indonesia itu, meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai menyesal di akhir.

"Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan protokol kesehatan serta pembatasan mobilitas penduduk," ujarnya.

Apalagi realisasi vaksin juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari, padahal taget pemerintah satu juta dosis. Dan saat ini vaksinasi terkendala soal AstraZeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah masih membahas soal boleh atau tidaknya mudik pada Lebaran 2021.

Karena perayaan Idul Fitri tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 pun meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini.