Ganjar Dua Kali Angkat Kepala Sekolah Jadi Kadisdikbud Provinsi

JawaPos.com - Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) layak jadi rujukan sistem lelang jabatan nasional. Selama menjabat Gubernur Jateng dua periode, 2013–2023, Ganjar telah melantik sekitar 30 orang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka.

Ganjar tercatat dua kali mengangkat kepala sekolah dari daerah menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Pertama, Kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, Jumeri, pada 2019. Selanjutnya, Uswatun Khasanah, kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri, pada 2022. Bahkan, Jumeri diangkat sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen setelah beberapa waktu menjabat kepala Disdikbud Jateng.

Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, diangkat menjadi kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.

Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Dr Kismartini menyebut lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo selama menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng) sebagai revolusi birokrasi. Dengan lelang jabatan, jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten serta berintegritas.

”Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” kata Kismartini, Sabtu (23/9).

Menurut dia, dengan mekanisme lelang jabatan, proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. Pasalnya, hal itu dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga praktik-praktik ’’titipan” maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan.

”Sistem lelang dilakukan secara profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKN. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas,” tegas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro itu.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Undip Dr Teguh Yuwono. Menurut dia, apa yang dilakukan Ganjar tersebut dinilai sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi. ”Ini langkah positif dan memang mesti dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia, dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990,” terangnya. (als/c6/wir)