Jatim Krisis Blangko E-KTP, Butuh 150 Ribu Cuma Dapat 40 Ribu

JawaPos.com – Warga Jatim yang tengah mengurus KTP elektronik alias e-KTP harus bersabar. Penyebabnya, sebagian besar kabupaten/kota tengah mengalami krisis blangko.

Hal itu tak terlepas dari tidak sebandingnya jatah blangko yang diberikan oleh pusat dengan permintaan pembuatan e-KTP. Imbasnya, untuk sementara, blangko diprioritaskan bagi pemohon KTP baru. Sementara itu, penggantian KTP menggunakan model KTP digital.

Krisis blangko di Jawa Timur terjadi sejak Juli lalu. Estimasi kebutuhan blangko KTP mencapai 150 ribu keping. Yang terakomodasi dari pusat baru sekitar 40 ribu keping. Karena itu, masih ada kekurangan 110 ribu blangko.

’’Sisanya kami upayakan bisa tuntas sampai akhir tahun,’’ ucap Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menjelaskan, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim telah mengusulkan beberapa kali terkait kekurangan blangko KTP ke pusat. Namun, karena jumlahnya terbatas, belum bisa difasilitasi sepenuhnya. Kuotanya diberikan secara bertahap.

Untuk menyiasati minimnya stok blangko, pemprov dan pemerintah daerah memprioritaskan pembuatan e-KTP baru bagi pemohon pemula (warga yang masuk usia wajib ber-KTP).

Sementara itu, perpanjangan KTP atau penggantian e-KTP rusak untuk sementara dialihkan menggunakan model KTP digital. ’’Layanan KTP digital ini cukup membantu dalam mencukupi kekurangan blangko,’’ paparnya.

Keterbatasan stok blangko e-KTP membuat layanan di berbagai daerah terhambat. Di Lamongan, pelayanan e-KTP diarahkan ke identitas kependudukan digital (IKD).

”Persediaan blangko terbatas dan belum ada kiriman dari Jakarta. Kemungkinan dua minggu ke depan pasokan blangko baru normal,” kata Kepala Disdukcapil Lamongan Edwyn Anedy.

Di Probolinggo, tidak semua pemohon yang mengurus e-KTP langsung mendapatkan fisik KTP lantaran stok blangko begitu terbatas. Karena itu, pencetakan e-KTP hanya dilakukan kepada warga yang memiliki kebutuhan mendesak.

’’Pemohon yang datang mengurus KTP kami upayakan langsung pencetakan. Namun, hal itu menyesuaikan ketersediaan blangko,’’ kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslcahah meminta pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan e-KTP. Aturan yang ditegakkan seharusnya sejalan dengan penerapannya. (elo/ris/rka/yan/ar/fun/c6/ris)

SITUASI KETERSEDIAAN BLANGKO E-KTP DI JATIM

- Terjadi di mayoritas kabupaten/kota

- Penyebab: distribusi blangko dari pusat lambat karena produksi hanya dilakukan dua penyedia