Soal Covid-19, Pakar UI: Suaranya Jokowi Begitu Indah Terdengar

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan virus korona jenis baru (Covid-19) harus tertangani dengan baik. Meski, pemerintah ingin agar perekonomian bisa segera restart. Permintaan presiden tersebut seharusnya bisa mengubah pola penanganan virus yang awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok itu menjadi lebih baik.

"Masalah kesehatan ini harus betul-betul tertangani dengan baik karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi. Jangan sampai urusan kesehatan, urusan Covid-19 ini belum tertangani dengan baik kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini sangat berbahaya," kata Jokowi dalam sidang kabinet untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021, Senin (7/9).

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang bisa menjadi angin segar atau harapan baru. Sebab, pernyataan itu jauh berbeda dengan beberapa bulan lalu. Pada Mei misalnya, Jokowi ingin ekonomi juga berjalan beriringan dengan kesehatan. Alasannya jika kesejahteraan menurun, masyarakat akan mudah terserang penyakit. Ketika itu, Jokowi mempopulerkan istilah berdamai dengan virus korona.

Meski kali ini presiden menekankan jangan sampai ekonomi restart saat Covid-19 tidak selesai, belum terlihat ada efek terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dari presiden memberikan pernyataan pada Senin (7/9) hingga hari ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru meminta waspada terhadap klaster Pilkada. Apakah pernyataan itu hanya gimmick penanganan Covid-19?

Menanggapi hal tersebut, ‎ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mempertanyakan kenapa baru saat ini pemerintah fokus mengetumakan kesehatan. Karena dirinya telah menunggu-nunggu sikap pemerintah pada penanganan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.

Menanggapi hal tersebut, ‎ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mempertanyakan kenapa baru saat ini pemerintah fokus mengetumakan kesehatan. Karena dirinya telah menunggu-nunggu sikap pemerintah pada penanganan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.

"Suaranya Jokowi begitu Indah terdengar. Itu saya tunggu-tunggu sejak lama. Itu seperti omongan saya yang lama. Atasi dulu masalah kesehatan," ujar Pandu kepada JawaPos.com, Rabu (9/9).

Pandu juga mengaku, selama ini melihat pemerintah tidak serius dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena begitu mudahnya masyarakat beraktivitas seolah-olah tidak ada Covid-19 yang mengancam.

• Baca Juga: Dua Orang Istana Bantah Jokowi Hanya Pentingkan Soal Ekonomi

Contoh kecilnya, saat pemerintah mengajukan cuti bersama di libur panjang Tahun Baru Islam dari tanggal 20 Agustus-23 Agustus. Ini terlihat dari kepadatan jalur Puncak yang didominasi penduduk Jakarta.

Kemudian juga di Bali saat cuti bersama tersebut wisatawan domestik sudah mulai berkunjung ke Pulau Dewata tersebut. Hal ini yang menyebabkan angka penularan terus naik.

"Jadi saya sama sekali tidak heran, kalau angka Covid-19 sangat tinggi," katanya.

Adapun per hari ini, Rabu (9/9) jumlah positif sebanyak 3.307 orang. Totalnya adalah 203.342 orang. Kemudian sembuh 2.242 orang, jumlah keselurhannya adalah 145.200 orang. Meninggal dunia tercatat 106 orang. Total keseluruhannya adalah 8.336 orang. Virus Korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 489 kabupaten dan kota.

Karena itu, Pandu mengaku tidak heran penularan angka Covid-19 di dalam negeri sudah mencapai 203.342  Itu karena pemerintah belum berhasil mengatasi pandemi di tanah air.

‎"Ya sudah diramalkan, sudah diprediksi karena kita belum berhasil mengatasi pandemi. Jadi angka-angka seperti itu bukan hal yang baru. Kalau turun malah saya kaget," katanya.

Kemudian, pemerintah provinsi yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga seharusnya membuat patuh masyarakat. ‎Namun ini sebaliknya.

Sementara Presiden Jokowi yang telah menerbitkan Inpres Nomor 6/2020 yang meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya. Juga belum berjalan maksimal.

"Kalau PSBB enggak boleh bergerak. Tapi waktu itu masih orang masih enggak paham tentang PSBB. Pembatasan gerak penduduk itu penting," ungkapnya.

Sementara Presiden Jokowi yang menyatakan ekonomi harus bangkit karena tidak ingin ‎resesi di kuartal III ini.‎ Karena pada kuartal II ini Indonesia berad di level minus 5.32 persen.

Kemudian juga Presiden ‎Jokowi mengintruksikan anggaran kerja kementerian untuk segera digunakan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pendemi Covid-19 ini. Bahkan, pemerintah saat ini lebih terlihat fokus terhadap ekonomi. Sehingga tidak heran angka penularan virus Korona di tanah air masih terus terjadi.

"Jadi kita memang secara sederhana belum serius mengendalikan pandemi dan lebih kepada meningkatkan kegiatan ekonomi. Ya tidak heran dua-duanya naik. Pertumbuhan ekonomi enggak naik-naik amat, tapi kenaikan kasus Covid-19 nya lebih tinggi‎," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Pandu menilai saat ini pemerintah yang mementingkan kesehatan di pandemi Covid-19 ini harus dibuktikan. Jangan hanya sekadar memberikan instruksi saja namun hasil yang diperbuat tidak ada.

‎"Itu kan baru imbauan Pak Presiden. Sekarang bagaimana pembantu-pembantunya dalam mengoprasionalkan kebijakan," ‎ungkapnya.

Lebih lanjut, Pandu juga mendesak pemerintah mesti jujur kepada masyarakat dengan mengatakan tidak sanggup mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Hal ini merujuk karena data penularan Covid-19 sebanyak 203.342 per Rabu (9/9).

Sehingga nantinya pemerintah bisa meminta ke masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

‎"Jadi pemerintah harus menceritakan sulitnya mengatasi pandemi dan meminta dukungan masyarakat. Masyarakat diajak. Inikan masyarakat disuruh-suruh padahal masyarakat garda terdepan mengatasi pandemi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Pandu mengatakan, untuk mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air memang jalan satu-satunya adalah mengutamakan kesehatan. Kalaupun ekonomi terdampak itu bukan hanya diraskan di Indonesia. Negara lain juga mengalami yang sama.

"Pemerintah sekarang memang harus memprioritaskan kesehatan dulu. Kalau memang kegiatan ekonomi perlu ada yang dibatasi lagi ya itu konsekuensi memprioritaskan kesehatan," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengatakan, kunci dari ekonomi di Indonesia bisa membaik tergantung dari kesehatannya. Sehingga hal ini yang harus menjadi perhatian bagi para menteri.

"Yang perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," ujar Jokowi, Senin (7/9).

‎Oleh sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus terhadap kesehatan dalam penanganan virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Sehingga nantinya ekonomi di Indonesia juga berangsur-angsur bisa pulih.

"Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan Covid-19. Karena memang kuncinya ada di sini," katanya.

Kemudian pada Selasa (8/9), Jokowi juga tidak ingin muncul klaster baru saat Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 mendatang.

Dia mengatakan, keselamatan masyarakat Indonesia haruslah yang utama. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan di hajatan serentak tersebut.

‎"Bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar menawar," ujar Jokowi.‎

Menurut Jokowi, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi di tanah air dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat.

"Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Bisa menangani permasalahan pandemi," katanya.

Dengan demikian, menerapkan protokol kesehatan tidak ada tawar menawar. Semua harus bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena kedisiplinan masyarakat itu menentukan memutus penyebaran Covid-19 di dalam negeri.‎