Syarief Minta Pemerintah Mencontoh Keteladanan Prajurit TNI

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengingatkan kembali agar pemerintah bisa meneladani gerakan dua Prajurit TNI AL. Keduanya dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR-nya untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bukan hanya di Maumere, prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya untuk biaya pembuatan alat pembersih uang agar bebas dari virus Korona. Alat ini disumbangkan kepada masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional.

Kemudian ada juga ada Prajurit TNI di Jawa Tengah yang rela berkeliling membagikan sembako gratis kepada masyarakat miskin dari uang gajinya.

"Berbagai gerakan yang lahir dari keikhlasan rakyat, organisasi masyarakat dan partai politik seperti Partai Demokrat sudah memberikan sumbangan kepada Rakyat Rp 191 milliar juga harus menjadi teladan kita bersama dengan uang pribadi mereka membantu rakyat secara ihlas," ujar Syarief Hasan kepada wartawan, Senin (8/6).

Karena itu, Syarief juga menuturkan, pemerintah agar bisa menunjukkan teladan dan keterbukaan dalam mengelola anggaran dan bangsa yang besar ini. Karena negara telah menggunakan uang rakyat yang diambil dari APBN sebesar Rp 677.2 triliun.

Meskipun, lanjut Syarief, ada beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya, iuran BPJS yang telah dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA) kembali dinaikkan oleh pemerintah.

"Catatan lain, soal harga premiun BBM tetap artinya pemerintah mengambil keuntungan dari rakyat karena harga minyak mentah dunia sangat tertekan sehingga sejumlah negara menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 50 persen," katanya.

Belum lagi, kata mantan menteri era Presiden SBY itu, soal kebijakan listrik yang katanya memberikan potongan sampai 50 persen, tapi belum merata bahkan tarif listrik golongan lainnya dinaikkan sangat luar biasa tingginya sampai 300 persen secara sepihak tanpa sosialisasi.

Demikian juga dengan potongan gaji pegawai dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar tiga persen yang dilakukan pemerintah di tengah ketidak pastian dan kontraksi  ekonomi rakyat akibat Covid-19.

Stimulus ekonomi UMKM yang digelontorkan pemerintah juga belum dirasakan masyarakat secara maksimal dan merata. Padahal angkanya mencapai Rp 70,1 triliun. Belum lagi, katanya, soal bantuan sosial yang tidak merata dan salah sasaran.

"Hal itu bahkan memicu perselisihan baru di tengah masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok di perkotaan pun mulai naik disebabkan distribusi pangan dari desa terganggu,' paparnya.

Lebih lanjut Syarief mengingatkan kepada pemerintah, hendaknya selalu memperhatikan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33. Bahwa semua kebijakan pemerintah harus diarahkan semata-mata demi kemakmuran rakyat.

"Pemerintah harus lebih peka, teliti, dan memperhatikan defisit APBN semakin melebar mencapai 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun."

"Pertanyaanya, apakah Defisit yang sangat besar ini untuk pembiayaan stimulasi ekonomi rakyat ? kalau ya Kenapa pemerintah masih tega rakyat jadi sumber utama pendapatan?. Sementara rakyat di semua golongan menjalani kualitas kehidupan semakin menurun bahkan menjerit kesulitan," pungkasnya.