PKS: Pemerintah Lebih Pentingkan Kartu Prapekerja daripada APD Medis

JawaPos.com - ‎Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pemerintah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Krisis Pamndemi Korona dijadikan sebagai pintu masuk untuk memberikan karpet merah bagi kepentingan pemodal dan korporasi.

Termasuk dengan lahirnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menangani Covid-19, yang justru berbicara lain.

"Sayangnya, Perppu ini ternyata jauh lebih banyak diperuntukan guna menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi bukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu sendiri," ujar Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Milad PKS, Kamis (23/4).

Perppu itu lahir sebagai cara tercepat pemerintah menyukseskan agenda Omnibus Law Perpajakan untuk memberikan insentif pemotongan pajak bagi korporasi-korporasi besar yang beroperasi di sini.

Menurutnya, Perppu Nomor 1 juga menabrak rambu-rambu tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan fiskal dan moneter. Defisit APBN tidak berbatas. Bank Indonesia kehilangan independensinya dan dilibatkan dalam pendanaan APBN. Pemerintah bisa berutang dalam skala dan jumlah yang tak terbatas. Defisit berapapun dalam jumlah sebesar apa pun diperbolehkan oleh Perppu ini.

"Ini tentu membahayakan masa depan APBN kita bagi generasi mendatang. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pembatasan jika kita masih sayang dengan masa depan anak cucu kita nantinya. Mereka lah yang akan menanggung akibat semua ini," papaprnya.

Karena sejak awal, perppu ini ternyata jauh lebih banyak diperuntukan guna menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi bukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu sendiri

Sohibul mengatakan, perubahan postur APBN 2020 pun oleh pemerintah lebih banyak digunakan sebagai stimulus ekonomi untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19. Bukan untuk memitigasi penyebaran Covid-19.

Bahkan, pemerintah lebih penting menanggarkan uang Rp 20 triliun lewat Kartu Prakerja ketimbang ‎memperhatikan para tenaga medis yang saat ini kekurangan Alat Pelindung Diri (APD).

"Bagi pemerintah alokasi belanja Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja dengan menu pelatihan online melalui platform digital jauh lebih penting daripada membeli kelengkapan APD dan obat-obatan bagi para tenaga medis kita," katanya.

"Lebih penting dari menambah fasilitas pengobatan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia atau lebih penting daripada menyelenggarakan massive testing kepada masyarakat. Disinilah letak gagal paham Pemerintah dalam menangani wabah pandemi Covid-19," tambahnya.

 

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=cW3QAeatc2E

https://www.youtube.com/watch?v=jvypl6GZQOE

https://www.youtube.com/watch?v=JBtKCObt2eg