Rutin Kirim Guru untuk Anak TKI di Malaysia

JawaPos.com – Bukan hanya pendidikan di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang jadi concern pemerintah. Pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga mendapat perhatian penuh. Ratusan guru rutin dikirim untuk mengajar anak-anak tersebut di lumbung-lumbung TKI.

Malaysia jadi tujuan utamanya. Mengingat, jumlah TKI di negeri Jiran tersebut cukup banyak. Selain itu, terdeteksi bahwa anak-anak pekerja migran Indonesia di sana, khususnya sektor perkebunan, mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan.

Dalam acara pelepasan guru tahap 10, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis (17/10), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berpesan agar para guru yang berangkat dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sana. Ia meminta supaya rasa nasionalisme bisa ditanamkan pada mereka meski saat ini anak-anak tersebut berada jauh dari Tanah Air.

”Pengiriman guru ini merupakan upaya untuk memenuhi hak asasi anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar,” ujarnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menambahkan, tahun ini ada 2.932 orang yang mendaftar untuk diberangkatkan ke Malaysia. Dari jumlah tersebut, hanya 94 orang yang memenuhi kriteria administrasi dan substansi. ”Mereka akan bertugas mengajar untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia selama 2 tahun,” ungkapnya.

Pengiriman ini, kata dia, sejalan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di mana, negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara, baik yang tinggal di dalam wilayah NKRI maupun luar negeri.

Sejalan dengan itu, sejak 2006, sebagai upaya pemenuhan kewajiban tersebut Kemendikbud rutin mengirim guru-guru Malaysia setiap tahunnya. Terutama, di daerah Sabah dan Serawak.

Sebagi informasi, pemerintah Malaysia sebetulnya melarang pekerja migrant membawa keluarga jika memiliki gaji dibawah RM 5.000. Namun faktanya, para pekerja migrant tetap memaksa membawa keluarganya. Seiring dengan perjelanan waktu, banyak anak-anak dilahirkan di sana dengan status illegal karena tidak memiliki dokumen sah. Persoalan semakin pelik ketik anak-anak tersebut memasuki usia sekolah. Mereka tidak dapat mendaftar sekolah karena tidak memiliki dokumen resmi.