Pengamat: Anggota BPK Harus Figur Profesional

JawaPos.com - Proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 masih berjalan di Komisi XI DPR. Dari 64 peserta, kini tersisa 32 kandidat.

Pada kandidat berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari politisi, akademisi, profesional, birokrat, maupun unsur internal BPK. Dalam menentukan pimpinan BPK ke depan, DPR harus melihat karakter figur dan kompetensinya.

Pengamat Kebijakan Publik Syarief Sayid Shebubakar mengingatkan, Komisi XI dalam memilih anggota BPK harus memperhatikan aspek profesionalisme dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan.

"Figur calon anggota BPK itu haruslah seorang profesional yang memiliki latar pengalaman di bidang auditor atau pemeriksaan keuangan negara,” tutur Syarief Sayid di Jakarta, Jumat (26/7).

Menurut dia, figur professional itu harus mampu memahami mekanisme pengawasan keuangan negara, sehingga efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke depan. Dari 32 nama itu bisa dikatakan memiliki kapasitas dalam auditor ataupun keuangan. Meskipun mereka berasal politisi, akademisi, birokrat, maupun internal BPK sendiri.

Kata Syarief, dari 32 namanya tengah bersaing, Ruslan Abdul Gani pun patut diperhatikan. Sebab pengalaman dia di BPK dan di bidang pemeriksa keuangan menjadi dasar cukup diandalkan di lembaga auditor negara tersebut. “Harus orang yang profesional di bidang pemeriksaan keuangan," ujar Syarief.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan, bahwa politik uang atau money politic berpotensi mewarnai pemilihan calon anggota BPK. Untuk itu, dia meminta KPK untuk turut mengawasi sekaligus mengawal proses seleksi dalam memilih anggota BPK.

“Bukan hanya di pilpres atau pilkada saja ada money politic. Pemilihan anggota BPK bisa saja ada dugaan itu," ujar Ujang. Terlebih 32 orang yang lolos seleksi banyak yang terafiliasi partai politik.

Kata Ujang, masyarakat banyak kecewa terhadap BPK karena dalam pengawasanya kurang membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya korupsi.