Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Ungkap Alasan Pengusaha 'Rajin' Nyuap

JawaPos.com - Presdien Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh elemen pemerintahan agar tidak melekukan regulasi yang panjang untuk melayani masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari tingkat keluruhan hingga Kementerian.

Pasalnya, regulasi yang berbelit-belit bisa memicu terjadinya praktek suap pada tingkatan pelayanan masyarakat.

"Jika pelayanan sederhana, cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti pelayanan lama dan ruwet," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara 'Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Bukan hanya menyasar kepada masyarakat, pihak yang sering disulitkan dalam hal ini adalah para pengusaha. Menurutnya, para pengusaha sering dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dilakukan pemerasan.

"Apalagi banyak pengusaha yang berurusan masalah perizinan. Mereka pengusaha pasti ingin yang cepat. Supaya cepat melalui jalur suap," bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memandang, jika birokrasi pelayanan bisa dibenahi dengan baik, maka angka korupsi bisa terus ditekan, bahkan tidak ada. Karena keberhasilan negara bebas korupsi tidak bisa diukur dari banyaknya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keberhasilan pembrantasan korupsi tidak diukur dari sebearapa banyak orang yang diitangkap tapi diukur dari seberapa orang yang tidak melakukan tindak korupsi," tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi berharap dalam perayaan hari Korupsi Internasional, para pemangku pemerintahan bisa merombak sistem demokrasi agar tidak berbelit-belit dalam melakukan pelayanan masyarakat.

"Saya yakin suatu saat kita berhasil akan membangun bangsa yang bebas korupsi," pungkasnya.