Tekan Potensi Konflik, Gerindra Bikin Zonasi Kampanye

JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Banyak pihak menyebut salah satu sisi gelap sistem itu adalah potensi konflik internal antarcaleg meninggi. Mereka saling berebut suara di satu daerah pemilihan (dapil). Parpol-parpol pun mengantisipasinya.

Partai Gerindra, misalnya. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya menyiapkan strategi. Cara itu diambil untuk mengantisipasi pertarungan keras antarcaleg di internal partainya. Dia mengakui, dengan sistem terbuka, persaingan di internal relatif ketat.

"Kami akan membuat kebijakan, akan dibuat zona kampanye," ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam konsolidasi akbar pengurus Partai Gerindra Jakarta kemarin (18/6).

Dengan sistem zonasi, lanjut dia, masing-masing caleg akan mendapatkan zona kampanye. Titiknya menyesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, gesekan di internal lebih diminimalkan. Caleg Gerindra akan mendapat perlakuan setara. Sebab, semua caleg relatif memiliki kesempatan sama. "Tanpa takut bersinggungan dengan kawan seperjuangan," tuturnya.

Untuk memperkuat persatuan antarcaleg, dia menegaskan bahwa semua dituntut untuk mengampanyekan pencapresan Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan, sistem terbuka bukan hal baru. Hanya, dengan adanya gugatan ke MK, langkah caleg sempat tersendat. Begitu sudah ada kepastian, kerja parpol bisa lebih jelas. Dengan waktu kampanye yang jauh lebih pendek, sosialisasi caleg harus lebih masif.

Soal strategi Demokrat, Didik menyebut pihaknya akan melakukan pendekatan untuk menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya. "Kuncinya, kita mendengar apa yang mereka mau," tuturnya.

Gerak cepat juga dilakukan PAN. Sabtu (17/6) lalu, partai berlambang matahari terbit itu menggelar deklarasi caleg PAN di Maluku Utara yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (far/mia/c7/hud)