Diplomasi Sunyi Masalah Rohingya Harus Segera Diakhiri

JawaPos.com - Muhammadiyah mendesak PPB, para aktifis HAM hingga ASEAN untuk segera ikut membantu menyelesaikan persoalan peristiwa penganiayaan etnis Rohingya oleh militer Myanmar.

“Kami mendesak PBB menangani sungguh-sungguh bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar,” kata Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Subang, Suhaerudin kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).

Para aktifis HAM, kata dia, tidak boleh diam saja melihat tragedi tersebut. Mereka harus melakukan tindakan.

“Kami bersedia menjadi leading sector di dalam mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusian bagi etnis Rohingya,” jelasnya.

Dalam hal ini, menurut Muhammadiyah, semesinya ASEAN menekan Myanmar agar menghentikan prakik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila tidak dilakukan Myanmar, maka ASEAN bisa mempertimbangkan pembekuaan keanggotaan negara tersebut di ASEAN.

“Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggungjawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia pun tak boleh diam saja atas persoalan di Myanmar. Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi yang selama ini diterapkan kepada Myanmar. Sebab, terbukti tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri praktik-praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

“Kami juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbagkan kemungkinan disediakannya kawasan atau daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam,” pungkasnya.