Mampukah Warga DKI Beli Rumah Tapak DP Nol Rupiah?

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyepakati kerja sama yang diajukan PT Nusa Kirana selaku pengembang pembangunan rumah tapak program DP 0 Rupiah. Sebab harga yang ditawarkan terlalu tinggi, yakni mencapai Rp 350 juta.

Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan, harga tersebut sudah memperhitungkan tanah dan material. Pihaknya tak bisa menurunkan harga lagi meskipun demi menyelaraskan penjualan rumahnya dengan Pemprov.

"Turun sih mungkin ada, tapi nggak signifikan. Tapi tim perencanaan kami masih menghitung dan belum mengeluarkan angka," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (3/3).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sesuai peraturan yang ada, Pemprov DKI ingin satu rumah tapak dihargai Rp 170 juta. Hal itu karena program DP 0 Rupiah menyasar kalangan menengah ke bawah.

"Program yang kita luncurkan harga rumah tapak Rp 170 tapi mereka hargakan Rp 350 juta, jadi lini sistem skema perlu diselaraskan dulu," kata Sandi.

Sementara itu, sasaran yang bisa membeli rumah tapak itu adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 3,5-7 juta tiap bulannya. Sedangkan rumah tapak yang dibangun PT Nusa Kirana ternyata hanya bisa dibeli oleh warga berpenghasilan Rp 7 juta ke atas.

"Kita harapkan 1-2 minggu sinkronkan atau menyasar target market lain Rp 3,5 juta sampai Rp 7 juta," lanjutnya.

Saat ini, kedua belah pihak masih mencari skema yang bisa disandingkan. Sandi menegaskan agar PT Nusa Kirana jangan menjalankan pembangunan dengan mengklaim program milik Pemprov DKI.

"Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk mensinkronkan itu. Tapi kita coba adakah inovasi lain dari segi skema yang bisa kita tawarkan sehingga pemerintah bisa memfasilitasi rumah DP 0 Rupiah dengan sistem rumah tapak seperti yang dilakukan PT Nusa Kirana," tutur Sandi.