Saham Produsen Bir Tak Halal, DPRD DKI Pertanyakan Pajak Hiburan

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan melepas 25,26 persen saham DKI di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya, karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno ingin mendapatkan dividen atau keuntungan dari investasi yang halal.

Menanggapi hal itu,  Anggota DPRD DKI Sereida Tambunan mempertanyakan hasil penjualan saham PT Delta sebesar Rp 1 triliun yang rencananya akan digunakan Anies-Sandi untuk kepentingan warga Jakarta. Padahal, alasan menjual saham itu sendiri karena dinilai pemimpin Ibu Kota itu tidak halal, namun uang penjualan (tidak halal) dari saham PT Delta justru digunakan untuk rakyat.

"Ini logikanya gimana ya? Katanya lepas saham karena ingin pemprov dapat keuntungan dari sumber yang halal, berarti maksudnya uang dari PT Delta selama ini haram? Terus kalau haram, kenapa hasil penjualan mau dipakai untuk kepentingan publik? Jadi warga disuruh menikmati hasil pembangunan dari uang haram?" kata Sereida saat dihubungi JawaPos.com, Senin (21/5).

Politikus partai PDIP ini menerangkan, jika Anies-Sandi mempersoalkan haram dan halal, bagaimana dengan pajak yang masuk ke APBD DKI dari tempat usaha hiburan malam menjual minuman beralkohol. "Misalnya tempat hiburan malam yang jual miras, kalau mereka bayar pajak, itu uang haram apa halal? Kan itu pemasukan juga buat Pemprov DKI," ungkapnya.

Sehingga, alasan haram dan halal oleh Pemprov DKI dinilai tidak masuk akal. Jika ingin mendapatkan penghasilan secara halal,  maka pajak hiburan malam juga harus dilepaskan. "Jadi kalau saham di perusahaan bir dijual dengan alasan tidak halal, seharusnya pajak dari tempat hiburan malam yang jual miras juga ditolak dong," pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan keuntungan dari PT Delta lebih akan terasa dan bermanfaat bagi masyarakat dengan cara pelepasan itu.

"Tentunya daripada diluar koridor DKI tidak langsung besinggungan kepada masyarakat, kita ingin tentunya kita mendapatkan deviden yang halalan toyyiban (diperbolehkan)," ujar Sandi di Balai Kota, Kamis (17/5).